YOGYAKARTA – BELA RAKYAT – Partai Golongan Karya (Golkar) mulai mematangkan konsolidasi organisasi dan strategi menghadapi Pemilu 2029. Penguatan struktur partai, peningkatan kapasitas anggota legislatif, serta penyusunan strategi berbasis wilayah menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota yang digelar secara bersamaan pada 26–27 September 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi Partai Golkar setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di berbagai tingkatan. Konsolidasi diarahkan untuk memperkuat kesiapan organisasi sekaligus menyatukan langkah kader dalam menghadapi agenda politik 2029.
Rakornis Pemenangan Pemilu Libatkan Unsur Pusat dan Daerah
Rakornis Pemenangan Pemilu diikuti 87 peserta yang terdiri atas 29 unsur anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, satu unsur Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Pusat, serta 57 unsur DPD Partai Golkar Provinsi dan kader Partai Golkar yang menduduki jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Sementara itu, Bimtek Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi bagian dari agenda peningkatan kapasitas sekaligus penguatan konsolidasi anggota legislatif Partai Golkar di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah. Pada 2026, DPP Partai Golkar menggelar enam gelombang Bimtek yang dibagi ke dalam tiga wilayah pemenangan, yakni PP Sumatera, PP Jawa–Kalimantan, serta PP Indonesia Timur.
Untuk PP Sumatera, Bimtek digelar di Batam dan Palembang. Sementara PP Jawa–Kalimantan dilaksanakan di Yogyakarta dan Bandung. Adapun PP Indonesia Timur dilaksanakan di Makassar dan Bali.
Bimtek Gelombang II di Yogyakarta diikuti peserta dari PP Jawa I, Kalimantan I, dan Kalimantan II yang mencakup lima provinsi dan 76 kabupaten/kota. Total peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan tersebut tercatat sebanyak 543 orang.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Sri Sultan: Politik dan Kekuasaan Merupakan Amanah Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pesan mengenai pentingnya menempatkan politik dan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Menurut Sri Sultan, proses politik tidak semestinya berhenti pada momentum Pemilu. Mandat yang diperoleh melalui Pemilu justru harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan dan keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan mengenai amanah kekuasaan juga sejalan dengan pandangan Sri Sultan dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Dalam sebuah pernyataan yang terdokumentasi, Sri Sultan menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah dari rakyat dan harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian.
Dalam konteks anggota legislatif, Sri Sultan juga pernah menekankan pentingnya menjaga amanah jabatan serta menjalankan fungsi perwakilan untuk kepentingan rakyat.
Pesan tersebut menjadi relevan dalam agenda konsolidasi politik, karena penguatan organisasi dan strategi pemenangan pada akhirnya tetap harus diikuti dengan tanggung jawab menjalankan mandat publik.
Bahlil Tegaskan Target Perolehan Kursi pada Pemilu 2029
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa salah satu agenda utama Partai Golkar sebagaimana amanat Munas XI Partai Golkar 2024 adalah meningkatkan perolehan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2029.
Bahlil juga menekankan pentingnya penguatan konsolidasi internal partai sampai tingkat paling bawah.
Dalam arahan sebelumnya kepada jajaran partai, Bahlil menargetkan konsolidasi organisasi dapat dituntaskan sampai tingkat desa sebelum akhir 2026.
“Setelah itu dilanjutkan dengan konsolidasi di tingkat kecamatan. Setelah kecamatan selesai, dilakukan sampai dengan tingkat desa,” kata Bahlil dalam pengarahan kepada jajaran Partai Golkar pada Agustus 2026.
Bahlil juga menegaskan pentingnya konsolidasi sebagai fondasi kekuatan organisasi.
“Tidak ada partai yang menjadi hebat tanpa ada konsolidasi,” tegasnya.
Dengan target tersebut, konsolidasi hingga tingkat Desa/Kelurahan diarahkan dapat diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026.
Bahlil Buka Ruang Kritik terhadap Kader
Dalam kegiatan di Yogyakarta, Bahlil juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik publik sebagai bagian dari proses demokrasi dan evaluasi kinerja kader.
Ruang kritik, menurut arahan tersebut, perlu dibuka terhadap para menteri, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, anggota DPRD Provinsi, maupun anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar.
Kritik dan masukan masyarakat dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi agar para kader yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif dapat memahami persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dengan demikian, komunikasi antara partai, anggota legislatif, kepala daerah, serta masyarakat tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.
Konsolidasi Ditargetkan Rampung hingga Desa dan Kelurahan
Salah satu fokus utama Partai Golkar adalah mempercepat konsolidasi struktur organisasi hingga tingkat Desa/Kelurahan.
Anggota Fraksi Partai Golkar di berbagai tingkatan didorong menjadi bagian penting dalam proses tersebut dengan mengoptimalkan jaringan dan sumber daya organisasi yang tersedia.
Konsolidasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan internal partai, tetapi juga untuk memperkuat hubungan kader dengan masyarakat di daerah masing-masing.
Target penyelesaian konsolidasi sampai 31 Desember 2026 sebelumnya juga telah disampaikan Bahlil. Setelah konsolidasi selesai, ia mengarahkan agar partai dapat lebih fokus menjalankan program kerja mulai 2027.
Strategi Wilayah untuk Menghadapi Pemilu 2029
Pembagian Bimtek berdasarkan wilayah pemenangan menunjukkan bahwa Partai Golkar menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Untuk wilayah Jawa–Kalimantan, misalnya, kegiatan Yogyakarta menjadi salah satu forum untuk mempertemukan unsur legislatif dan struktur partai dari sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara pengurus pusat dan daerah untuk menghimpun berbagai persoalan, masukan, serta kebutuhan yang berkembang di lapangan.
Masukan tersebut kemudian menjadi bahan dalam penyusunan langkah organisasi dan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Penguatan Kapasitas Anggota Fraksi
Selain membahas konsolidasi politik, Bimtek juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Penguatan kapasitas tersebut penting karena anggota legislatif merupakan salah satu ujung tombak partai dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat.
Melalui Bimtek, anggota fraksi mendapatkan ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas kelembagaan, komunikasi politik, penyerapan aspirasi, serta koordinasi dengan struktur partai di wilayah masing-masing.
Dengan pola tersebut, Partai Golkar berupaya memastikan kerja organisasi antara tingkat pusat dan daerah dapat berjalan dalam arah yang lebih terkoordinasi.
Konsolidasi Menjadi Fondasi Menuju 2029
Rakornis Pemenangan Pemilu dan Bimtek Anggota Fraksi Partai Golkar di Yogyakarta pada akhirnya menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi menuju Pemilu 2029.
Agenda tersebut mempertemukan unsur pimpinan partai, anggota legislatif, kepala daerah, struktur partai di daerah, serta kader dari berbagai wilayah.
Kegiatan itu dibuka Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan didampingi Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wihaji, Sarmuji, dan Meutya Hafid.
Bagi Partai Golkar, konsolidasi organisasi hingga tingkat desa/kelurahan, peningkatan kapasitas anggota legislatif, penyerapan aspirasi daerah, serta penyusunan strategi berbasis wilayah menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Sementara pesan Sri Sultan mengenai amanah kekuasaan menempatkan agenda politik tersebut dalam konteks tanggung jawab kepada masyarakat. Politik bukan hanya tentang memenangkan kontestasi, tetapi juga tentang bagaimana mandat yang diperoleh melalui proses demokrasi diterjemahkan menjadi kerja dan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.
