JAKARTA – BELA RAKYAT – Empat tuntutan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) akan diteruskan Komisi IV DPR RI kepada pemerintah. Poin-poin tersebut akan dibahas bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional dalam rapat mendatang.
Hal itu menjadi kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV bersama Dewan Pimpinan Nasional APTRI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.
“Kami catat semua masukan ini dan akan kami bawa dalam rapat dengan Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional,” kata Abdul Kharis.
Empat isu yang dibawa APTRI meliputi:
1. Kenaikan HPP Gula
APTRI meminta Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula dinaikkan menjadi Rp16.875 per kg. Saat ini HPP masih di angka Rp14.500 per kg dan tidak berubah selama tiga tahun terakhir. Komisi IV juga menyoroti hasil survei Biaya Pokok Produksi (BPP) dari Kementerian Pertanian sebesar Rp15.500 per kg yang hingga kini belum ditetapkan sebagai acuan.
2. Pupuk Bersubsidi
Petani tebu rakyat mengusulkan agar alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan luas lahan garapan agar tercukupi. Mereka juga meminta komposisi pupuk diubah menjadi 60 persen ZA dan 40 persen NPK untuk satu tahun tanam.
3. Kebijakan Impor Gula
Terkait impor, Komisi IV menegaskan harus ada keseimbangan antara kebutuhan konsumsi nasional dengan kemampuan produksi dalam negeri. Jika produksi dalam negeri sudah mencukupi, impor dinilai tidak perlu dilakukan.
4. Transparansi Rendemen Tebu
Persoalan rendemen tebu juga menjadi perhatian. Komisi IV sepakat pengukuran rendemen harus dilakukan dengan alat ukur yang objektif, bukan perkiraan manual.
“Rendemen itu wajib pakai alat. Harus ada alatnya agar objektif,” tegas Kharis.
Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, penetapan harga gula harus adil bagi dua sisi. HPP perlu dijadikan referensi utama agar tidak merugikan petani, namun juga tidak membebani masyarakat sebagai konsumen.
“Kalau harga dibebaskan begitu saja tanpa acuan HPP, nanti rakyat yang jadi korban,” ujarnya.
