SILICON VALLEY – BELA RAKYAT – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu Co-Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Roblox, David Baszucki, di kantor pusat Roblox, Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026). Pertemuan tersebut membahas kewajiban Roblox memenuhi regulasi Indonesia, terutama terkait pelindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS.
Dalam pertemuan itu, Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan di atas kertas. Aturan tersebut, menurut pemerintah, harus diterjemahkan menjadi perubahan konkret pada fitur, sistem, serta mekanisme keamanan yang digunakan anak-anak ketika mengakses platform.
“Pemerintah mengapresiasi sejumlah penyesuaian yang telah dilakukan Roblox di Indonesia. Di antaranya penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta pengembangan Roblox Kids dan Roblox Select,” kata Meutya seperti dikutip dari Instagram pribadinya.
Namun, Meutya meminta penguatan perlindungan dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah mendorong verifikasi usia yang semakin akurat, pembatasan interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal, pencegahan komunikasi yang diarahkan keluar dari platform, hingga kemampuan mendeteksi perilaku berisiko sejak dini.
Pesan Meutya disampaikan secara tegas sekaligus personal. Menurutnya, Roblox merupakan salah satu platform yang disukai anak-anak, sehingga aspek keamanan harus menjadi bagian penting dalam pengalaman mereka menggunakan teknologi.
“Our kids love Roblox. We’re hoping that Roblox will love our kids as well, especially in protecting them.”
Pernyataan tersebut menekankan bahwa kecintaan anak terhadap teknologi perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab platform dalam memberikan lingkungan digital yang aman.
Dalam dialog tersebut, perwakilan Roblox menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menangani risiko komunikasi. Roblox menyebut anak dapat dibatasi agar tidak berkomunikasi dengan orang asing atau bahkan tidak mendapatkan akses terhadap fitur chat tertentu.
Roblox juga menyampaikan, konten untuk anak telah melalui proses kurasi melalui bagian seperti Kids dan Select. Namun, pihak Roblox mengakui kemungkinan terdapat kebutuhan atau konten yang lebih spesifik dengan kondisi Indonesia yang belum sepenuhnya mereka ketahui.
Karena itu, pihak Roblox membuka ruang bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan masukan mengenai karakteristik dan kebutuhan pelindungan anak di Indonesia.
David Baszucki menyatakan Roblox memahami besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna, terutama generasi muda. Ia juga menyampaikan keterbukaan perusahaan untuk menyesuaikan produk dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat Roblox beroperasi.
Menurut Baszucki, perubahan yang diminta Indonesia bahkan dapat menjadi bagian dari arah pengembangan Roblox ke depan. Jika kebutuhan serupa juga muncul di negara lain, penyesuaian tersebut berpotensi diterapkan lebih luas sebagai bagian dari pengembangan produk.
“Semakin kita dapat menyesuaikan produk agar bekerja sesuai keinginan Anda, semakin besar hal tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan kami,” demikian inti pernyataan Baszucki dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan di Silicon Valley ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan platform global yang beroperasi dan melayani masyarakat Indonesia tetap tunduk pada ketentuan nasional. Sebelumnya, Komdigi telah menyampaikan bahwa Roblox termasuk platform yang menjadi bagian dari implementasi PP TUNAS.
Komdigi juga mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia, termasuk melalui kemungkinan penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta. Kehadiran tersebut diharapkan dapat mempercepat komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak.
Bagi pemerintah, penerapan PP TUNAS bukan dimaksudkan untuk menghambat perkembangan teknologi maupun kreativitas anak. Regulasi diarahkan agar inovasi digital tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan dan hak anak.
Meutya sebelumnya menegaskan bahwa PP TUNAS mewajibkan platform menerapkan prinsip safety by design, yakni memastikan aspek keamanan anak sudah diperhitungkan sejak tahap perancangan produk dan layanan digital.
Dengan pertemuan langsung bersama pimpinan Roblox, pemerintah kembali menegaskan bahwa perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, platform digital, orang tua, dan masyarakat. Untuk platform global seperti Roblox, pesan pemerintah sederhana: teknologi boleh berkembang pesat, tetapi keamanan anak harus ikut menjadi bagian dari arah perkembangannya.
