SURABAYA – BELA RAKYAT – Infrastruktur digital di Jawa Timur didorong tidak hanya sekadar membuka akses internet, tetapi harus berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026).
Dave menilai, kesenjangan konektivitas di Jawa Timur masih cukup lebar. Di satu sisi, kawasan perkotaan seperti Gerbangkertosusila – yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan – sebagai metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek, adopsi internetnya sudah di atas 90 persen dengan dukungan serat optik.
Namun di sisi lain, wilayah kepulauan seperti Bawean, Madura, dan Masalembu yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih mengandalkan satelit dan BTS konvensional yang rawan terganggu cuaca ekstrem.
“Pembangunan konektivitas tidak boleh berhenti di hulu. Infrastruktur yang dibangun BAKTI wajib dibarengi intervensi di hilir,” ujar Dave.
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, intervensi hilir yang dimaksud adalah sinergi pendampingan digital antara BAKTI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bentuknya berupa pelatihan literasi digital di wilayah 3T dan kepulauan, hingga integrasi akses internet untuk pemberdayaan ekonomi lokal, seperti digitalisasi koperasi nelayan dan UMKM pesisir.
Ia juga menekankan dua hal lain. Pertama, perlunya afirmasi untuk mengatasi kesenjangan bandwidth dan penguatan keamanan siber publik bersama BSSN melalui pendekatan zero-trust architecture. Kedua, efisiensi operasional BAKTI di wilayah kepulauan harus diperketat melalui Service Level Agreement (SLA) yang ketat dan evaluasi real-time untuk menekan biaya logistik.
Dave menegaskan, tolok ukur keberhasilan pembangunan digital harus bergeser. Bukan hanya soal ada atau tidaknya sinyal internet, melainkan sejauh mana infrastruktur itu mampu meningkatkan produktivitas riil masyarakat.
“Fokus pembangunan infrastruktur harus bertransformasi menjadi katalisator ekonomi lokal yang diukur melalui KPI peningkatan produktivitas riil masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kemenkomdigi, Sudarmanto, menyatakan siap menindaklanjuti masukan Komisi I. Menurutnya, masukan tersebut menjadi basis penting untuk memperkuat konektivitas nasional dan mempercepat pemerataan transformasi digital agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.
