MAKASSAR – BELA RAKYAT – Direktur Lembaga Advokasi dan Pengembangan Ekonomi Nusantara (LAPSENUSA), Prof. Dr. H. Munawir Kamaluddin, MA., MH., memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., dalam membangun sinergi Kamtibmas melalui berbagai program dan terobosan yang melibatkan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Prof. Munawir menyusul pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Silaturahmi Kamtibmas 2026 yang dipimpin langsung Kapolda Sulsel di Makassar, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurut Prof. Munawir, kegiatan tersebut memiliki makna strategis karena tidak sekadar menjadi agenda seremonial aparat keamanan, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan daerah adalah tanggung jawab bersama.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak lahir dengan sendirinya. Kamtibmas membutuhkan kesadaran, kepedulian dan tindakan nyata seluruh elemen masyarakat. Karena itu, menjaga Kamtibmas bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa,” ujar Prof. Munawir.
Kapolda Dorong Kamtibmas Berbasis Partisipasi Masyarakat
Pakar Pendidikan Nilai dan Karakter UIN Alauddin Makassar tersebut melihat salah satu kekuatan pendekatan Kapolda Sulsel adalah upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan.
Hal itu, menurutnya, terlihat dari pelaksanaan Apel Sabuk Kamtibmas Tingkat Polda Sulsel 2026 yang melibatkan sekitar 1.500 peserta dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari satuan pengamanan, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), pengemudi ojek online, buruh, Senkom, Satlinmas, perwakilan RT/RW, Linmas, KBPP Polri hingga Pramuka.
“Saya melihat ada perubahan paradigma yang positif. Masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai objek yang harus diamankan, tetapi sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan. Inilah yang saya kira menjadi salah satu kekuatan kepemimpinan Kapolda Sulsel, yaitu membangun Kamtibmas melalui partisipasi dan kolaborasi,” kata Prof. Munawir.
Menurutnya, model tersebut penting karena keamanan yang berkelanjutan tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan personel dan perangkat hukum. Keamanan membutuhkan kepercayaan, komunikasi, partisipasi, dan rasa memiliki dari masyarakat.
Dari Keamanan Konvensional Menuju Polri yang Adaptif
Prof. Munawir juga mengapresiasi arah kebijakan Kapolda Sulsel yang mendorong pemanfaatan teknologi dan transformasi digital dalam menghadapi dinamika keamanan.
Dalam Rakernis Intelkam 2026, Kapolda menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan situasi keamanan yang semakin kompleks.
Menurut Prof. Munawir, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan Kamtibmas masa kini tidak dapat dihadapi hanya dengan pola konvensional.
“Kita hidup dalam masyarakat yang berubah sangat cepat. Ancaman keamanan juga berkembang mengikuti teknologi dan perubahan sosial. Karena itu, kepolisian harus adaptif, cepat membaca perubahan, berbasis data dan mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan pendekatan humanis.”
Ia juga menilai penguatan pengawasan internal dan pemanfaatan kanal pengaduan cepat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Polda Sulsel pada 2026 mendorong pemanfaatan aplikasi pengaduan cepat Propam untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan secara daring.
“Kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui keberhasilan menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga melalui transparansi, akuntabilitas dan keberanian institusi memperbaiki dirinya sendiri.”
Pelayanan Publik Harus Semakin Modern dan Transparan
Sebagai konsultan hukum dan pemerhati persoalan sosial, Prof. Munawir juga memberikan perhatian terhadap upaya modernisasi pelayanan kepolisian.
Ia mencontohkan pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Prototype Ditlantas Polda Sulsel yang diarahkan untuk menghadirkan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang lebih modern dan transparan.
“Kepolisian modern tidak cukup hanya kuat dalam penegakan hukum. Ia juga harus kuat dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat harus merasakan kehadiran negara melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan berintegritas.”
Menurut Prof. Munawir, berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Kapolda tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi pencegahan, pelayanan, transformasi digital, pengawasan internal dan pemberdayaan masyarakat.
Kamtibmas dan Demokrasi Harus Berjalan Bersama
Prof. Munawir yang juga memimpin sejumlah pondok pesantren menilai, pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Silaturahmi Kamtibmas 2026 menjadi semakin penting karena berlangsung di tengah dinamika kehidupan demokrasi dan meningkatnya aktivitas penyampaian aspirasi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan Kapolda yang menempatkan kebebasan menyampaikan pendapat dan pemeliharaan keamanan dalam satu kerangka merupakan langkah yang perlu diapresiasi.
Dalam pengamanan agenda aksi masyarakat, Kapolda Sulsel menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus dijaga sepanjang dilakukan sesuai aturan, dengan tetap memastikan stabilitas keamanan, kelancaran lalu lintas, aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat tidak terganggu.
“Makassar harus menjadi kota yang bukan hanya aman secara fisik, tetapi juga sehat secara demokratis. Demokrasi tidak boleh dibangun di atas ketakutan, kekerasan, provokasi dan kebencian. Demokrasi harus tumbuh melalui kebebasan yang bertanggung jawab, perbedaan yang saling menghormati, serta penyelesaian persoalan melalui dialog dan konstitusi,” tegas Prof. Munawir.
Ia menilai, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keamanan dan demokrasi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan.
“Justru keamanan yang demokratis adalah keamanan yang mampu melindungi kebebasan sekaligus menjaga ketertiban. Di sinilah pentingnya kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan pendekatan persuasif, preventif dan penegakan hukum secara proporsional.”
Tata Kelola dan Kinerja Menjadi Bagian dari Kepercayaan Publik
Prof. Munawir juga menilai keberhasilan kepemimpinan institusi tidak hanya dapat dilihat dari aspek keamanan, tetapi juga dari kualitas tata kelola organisasi.
Polda Sulsel tercatat meraih peringkat pertama nasional Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 kategori pagu besar tingkat Polri, sebuah capaian yang menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
“Tata kelola yang baik adalah bagian dari keamanan itu sendiri. Ketika institusi bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Dan kepercayaan adalah modal utama dalam membangun Kamtibmas yang berkelanjutan.”
Makassar Harus Menjadi Model Demokrasi Sehat
Akademisi UIN Alauddin Makassar yang juga aktif memimpin berbagai organisasi tersebut menegaskan bahwa keamanan yang kondusif akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kamtibmas adalah dambaan seluruh masyarakat. Ketika situasi aman, tertib dan terkendali, masyarakat dapat bekerja dengan tenang, dunia usaha berkembang, pendidikan berjalan baik dan kehidupan sosial dapat tumbuh secara sehat.”
Ia berharap Makassar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun demokrasi yang damai, inklusif dan berkeadaban.
“Makassar dapat menjadi proyek percontohan perubahan dalam berdemokrasi. Sebuah kota yang menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus melahirkan perpecahan, kritik tidak harus berujung konflik dan kebebasan dapat berjalan bersama kedamaian.”
Kampus dan Mahasiswa Harus Menjadi Mitra Strategis
Dalam kapasitasnya sebagai akademisi dan pakar Pendidikan Nilai dan Karakter, Prof. Munawir memberikan perhatian khusus terhadap peran perguruan tinggi dan mahasiswa.
Menurutnya, kampus harus menjadi ruang intelektual yang melahirkan kritik konstruktif, sedangkan mahasiswa harus mampu menjadi kekuatan moral dan intelektual yang menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
“Kita membutuhkan generasi muda yang kritis tetapi santun, berani menyampaikan kebenaran tetapi tetap menghormati hukum, dan mampu berbeda pendapat tanpa kehilangan persaudaraan. Inilah demokrasi yang mencerdaskan, bukan demokrasi yang memecah-belah.”
Apel Harus Menjadi Gerakan Bersama
Lebih jauh, Direktur LAPSENUSA tersebut berharap Apel Gelar Pasukan Silaturahmi Kamtibmas 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana semangat sinergi tersebut diterjemahkan menjadi gerakan bersama dalam kehidupan sehari-hari.
“Mari jadikan apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat persaudaraan, mempererat komunikasi, membangun kepercayaan dan meneguhkan komitmen bersama.”
Prof. Munawir menilai, berbagai langkah Kapolda Sulsel dalam memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong transformasi digital, meningkatkan pengawasan internal, memodernisasi pelayanan publik serta menjaga keseimbangan antara kebebasan demokrasi dan stabilitas keamanan merupakan bagian dari proses membangun kepolisian yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kepemimpinan yang baik bukan hanya terlihat ketika keadaan tenang, tetapi ketika mampu mengubah ketenangan menjadi kepercayaan dan kepercayaan menjadi kekuatan bersama.”
Ia pun menegaskan bahwa keamanan bukan semata-mata persoalan aparat, melainkan investasi sosial untuk masa depan daerah.
“Menjaga keamanan adalah menjaga kehidupan. Menjaga ketertiban adalah menjaga masa depan. Menjaga persatuan adalah menjaga Indonesia. Dari Sulawesi Selatan, mari kita tunjukkan bahwa keamanan dan demokrasi dapat tumbuh bersama ketika pemerintah, aparat keamanan, perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat memilih untuk bersinergi, saling menghormati dan menjaga kedamaian sebagai kepentingan bersama.”
“Makassar aman, masyarakat nyaman, demokrasi sehat, dan Sulawesi Selatan semakin kuat,” pungkas Prof. Munawir.
