JAKARTA –BELA RAKYAT – Penguatan budaya literasi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan perpustakaan. Kemampuan membaca, memahami informasi, berpikir kritis, hingga mengolah pengetahuan perlu dibangun secara sistematis melalui proses pendidikan. Karena itu, Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mendorong agar literasi menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.
Adela menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus dimulai dari penguatan kemampuan literasi generasi muda. Menurutnya, literasi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, memahami persoalan, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar.
“Dalam rangka meningkatkan literasi bagi generasi muda di Indonesia, diperlukan upaya yang sistematis dan terencana,” ujar Adela dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Ia menyampaikan pandangan tersebut seusai kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di bidang perpustakaan dan literasi di Jawa Timur pada Kamis (20/8).
Adela mengingatkan bahwa tantangan literasi di Indonesia masih cukup besar. Ia merujuk hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diselenggarakan OECD, di mana skor membaca siswa Indonesia tercatat 359 poin. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD yang mencapai 476 poin.
Menurut Adela, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kemampuan literasi berkaitan erat dengan kualitas pendidikan dan kesiapan generasi muda menghadapi perubahan zaman.
“Literasi merupakan salah satu fondasi dalam membangun peradaban yang maju,” katanya.
Ia menilai penguatan literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah atau pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat, hingga pengelola perpustakaan memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan ekosistem literasi yang kuat.
Dukungan anggaran juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Adela menyebut Indonesia memiliki 219.415 perpustakaan hingga 2024. Namun, keberadaannya belum tersebar secara merata.
Sekitar 44,49 persen perpustakaan tersebut berada di Pulau Jawa. Sementara itu, Maluku hanya memiliki sekitar 1,78 persen dan Papua sekitar 1,21 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya kebijakan yang mampu memperkecil kesenjangan layanan literasi antardaerah. Penguatan anggaran pengembangan perpustakaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Untuk meningkatkan kualitas literasi dan kualitas SDM generasi muda, diperlukan dukungan anggaran yang memadai bagi Perpustakaan Nasional. Komisi X DPR RI terus berkomitmen mendorong dan berupaya memenuhi kebutuhan anggaran yang memadai tersebut,” ujar Adela.
Selain infrastruktur dan anggaran, kualitas tenaga perpustakaan juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, hingga 2026 terdapat 5.565 pustakawan yang telah dinyatakan kompeten melalui proses sertifikasi.
Adela menilai peningkatan profesionalisme pustakawan harus terus dilakukan karena perpustakaan memiliki cakupan layanan yang luas dengan karakter masyarakat dan tantangan wilayah yang berbeda-beda.
Namun, ia menegaskan bahwa membangun budaya literasi tidak boleh berhenti pada aktivitas membaca buku di perpustakaan.
Menurut Adela, literasi perlu hadir langsung dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dan mahasiswa tidak hanya dibiasakan membaca, tetapi juga mampu memahami informasi, melakukan analisis, berpikir kritis, serta mengembangkan pengetahuan.
“Selain aspek pengembangan budaya membaca dilakukan melalui perpustakaan, juga diperlukan pengembangan literasi dengan memasukkan agenda literasi dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah dan kampus,” tuturnya.
Gagasan tersebut diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi.
Bagi Adela, generasi yang memiliki kemampuan literasi kuat bukan hanya lebih siap menghadapi tantangan akademik, tetapi juga memiliki bekal untuk menjadi masyarakat yang kritis, produktif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
