Salah satu dari hikmah perang Iran vs Amerika saat ini, terungkapnya pangkalan-pangkalan militer AS di setiap sudut dunia, menandakan betapa luas dan kuatnya kuku cengkeraman AS di planet bumi ini. Salah satu yang mengherankan: mengapa di Timur Tengah pangkalan AS begitu banyak, sementara di Indonesia, sejauh yang diinformasikan, tidak ada.
Apa Indonesia tidak strategis bagi Amerika, padahal di zaman rezim militer Orde Baru, tidak ada halangannya bagi AS untuk membangun pangkalannya jika mereka mau, mengingat rezim Soeharto itu hanyalah klien penuh AS. Timor Timur saja disuruh untuk diambilalih, rezim itu tidak bisa menolak. Demikian juga tambang tembaga-emas Freeport diberikan begitu rupa layaknya konsesi imbal jasa kepada AS. Tapi kenapa pangkalan militer AS tidak ada di Indonesia?
*Sebab-sebabnya*
Sebenarnya realitas ini menyingkap kenyataan yang sebenarnya dari Indonesia bila dilihat dalam konteks geopolitik dan geostrategis AS. Retorika Indonesia yang strategis hanya berlaku bagi konsumsi isu domestik Indonesia guna meningkatkan rasa prestise dan nasionalisme, tapi tidak berlaku bagi Amerika.
Menurut hemat saya, tidak adanya pangkalan militer AS di wilayah Indonesia, karena kalkulasi militer AS terhadap Indonesia di masa sebelum munculnya performa global power China seperti sekarang, Indonesia bukanlah negara yang diperhitungkan merusak pengaruh dan kekuasaan AS di Asia Tenggara. Wilayah pasar dan bahan baku dari Asia Tenggara ini, sudah dikluster menjadi ASEAN di bawah direction dan kontrol AS dengan kedok seolah-olah wilayah independen, tetapi sebenarnya rapuh dan tanpa bargaining secara militer akibat prinsipnya yang menghindari pemanfaatan senjata nuklir. Indonesia sendiri dikunci menjadi penjaga kohesi ASEAN.
Selat Malaka yang menjadi jantung Asia Tenggara maupun Asia Timur, sangat strategis lebih dominan dikontrol dan dikelola secara ekonomi oleh Singapura, ketimbang Indonesia. Di Singapura inilah berada pangkalan angkatan laut Amerika yang dapat mereka akses dan mafaatkan satiap waktu. (https://cnrj.cnic.navy.mil/Installations/NSA-Singapore/). Kemudian di Filipina dan di Samudera Hindia, Diego Garcia, sehingga secara relatif dapat mengontrol pergerakan militer Indonesia.
Secara geografis dan militer, Indonesia sebenarnya tergantung perlindungan dari AS. Hal itu ditandai dengan pelatihan personel TNI yang secara tradisional berkiblat kepada AS. Demikian juga sistem persenjataannya. Jadi apa yang perlu dihawatirkan oleh AS kepada Indonesia. Terutama sejak Soekarno jatuh dan diganti rezim klien AS dan diteruskan oleh rezim-rezim pasca Reformasi yang tidak sanggup menjauh dari pengaruh AS, kalau bukan menggantungkan legitimasi dan pengaruh domestik dan regionalnya kepada AS.
Itu dari alasan geostrategis sebab tidak perlunya keberadaan pangkalan militer AS. Pertahanan dan keamanan Indonesia selama ini ditentukan oleh sejauhmana jaminan AS atas kebutuhan pertahanan Indonesia. Dan pengalaman dari perang Iran vs AS yang merambah ke negara-negara Teluk, telah menyadarkan negara-negara klien AS tersebut akan risiko ketergantungan jaminan keamanan dari AS tersebut. Dan apakah Indonesia dapat juga suatu ketika mengalami risiko ini? Sedangkan pertahanan berbasis rakyat manunggal dengan tentara (Hankamrata), dalam era perang rudal, UAV dan drone berpemandu presisi tinggi seperti sekarang, tidak memiliki daya gentar dan tidak bisa lagi diandalkan.
Sementara itu di sisi lain, kenyataan bahwa secara sosial politik, setelah kekuatan komunis dihancurkan, unsur sosial politik Indonesia lebih banyak berkiblat dan mengambil model dan arahan ide kepada AS. Terutama bagaimana mengelola politik, pembangunan ekonomi, pasar, demokrasi dan pluralisme di Indonesia.
Peta sosial politik di Indonesia, jauh-jauh hari, telah lengkap dianalisa dan disimpulkan oleh para ilmuwan sosial dan politik Amerika. Yang paling awal yaitu mapping tiga unsur sosial politik signifikan yang ada di Indonesia oleh Clifford Geertz, yaitu dengan apa yang dikenal dengan golongan priyayi, santri dan abangan. Mengontrol tiga golongan ini pada masa awal pembentukan negara Indonesia, berarti mengontrol Indonesia.
Priyayi, yang mengisi elit pemerintahan, jelas dengan mudah berada dalam kendali akibat orientasi keluarnya yang lebih nyaman kepada dunia Barat liberal seperti Amerika oleh alasan keuntungan kelas. Golongan abangan memang sedikit problematik akibat banyak dikendalikan oleh PKI, namun golongan yang lebih banyak berada di lapisan bawah ini, memiliki karakteristik politis non independen, yaitu patron – klien. Golongan abangan dapat dengan mudah dikendalikan dengan mengendalikan patron-patronnya yang berada sebagai elit pemerintahan, birokrasi, ekonomi dan partai. Dan yang mengisi patron itu, justru golongan priyayi yang oleh kesempata alaminya yang luas dapat melakukan mobilitas vertikal dan mengisi fungsi-fungsi di segala sektor.
Sementara itu, golongan santri yang kini peranannya meredup dan merosot, juga secara orientasi lebih nyaman dengan dunia Barat, termasuk Amerika. Kemudian golongan santri ini, juga terbelah menjadi tradisionalis dan modernis, yang terlembagakan dan terorganisir menjadi NU dan Muhammadiyah. Kedua unsur golongan santri ini tetap lebih nyaman dengan Barat. Dan mengontrol politik golongan santri ini dengan mudah dilakukan dengan mengeksploitasi potensi gesekan dan pembelahan di antara kedunya.
Seiring perkembangan zaman, peta sosial politik ini, tidak banyak berubah secara signifikan. Namun perkembangannya hanya soal meluasnya pengaruh sekularisasi dan depolitisasi pada unsur santri. Dan itu merupakan andil rezim Orde Baru, klien Amerika.
Yang sekarang meningkat power dan pengaruhnya secara politik domestik ialah unsur kekuatan ekonomi, bisnis dan keuangan yang secara signifikan dikendalikan oleh para konglomerat. Namun bagaimana pun, kekuatan konglomerat ini tetaplah pragmatis dan oportunis sesuai kodrat mereka sebagai pengumpul profit. Tidak akan sanggup kekuatan konglomerat ini, betapapun tersindikasinya mereka, bila berhadap-hadapan dengan negara dan rakyat. Dan gejalanya sudah kita lihat sekarang dengan kehadiran konsentrasi finansial pada Danantara dan bersuaranya salah satu konglomerat berpengaruh, Mochtar Riady agar konglomerat mendukung kebijakan Prabowo.
Cara mereka untuk mengamankan eksistensi dan kelangsungan strategisnya, yaitu dengan bersekutu dengan setiap kekuatan yang menentukan dalam pemerintahan. Sementara itu, pemerintahan hanya dibangun dengan koalisi partai yang silih berganti setelah reformasi. Dengan demikian, pemerintahan memiliki kerentanan strategis internal yang potensial untuk mencair dan kemudian bubar untuk mengejar kepentingan strategis partainya masing-masing.
Dengan gambaran peta sosial politik Indonesia yang rapuh semacam itu, alhasil apa yang ditakutkan dengan Indonesia bagi Amerika biarpun keberadaan lokasinya di antara lintasan maritim strategis? Indonesia bukan Iran yang menyimpan rudal presisi tinggi dan kemampuan mengubah persediaan nuklir menjadi senjata strategis. Itulah sebabnya barangkali, AS tidak merasa penting menempatkan pangkalan militernya di wilayah Indonesia. Toh kepentingan industri dan geopolitik AS disediakan dengan lancar oleh pemerintah Indonesia. Jelas hal itu terbukti pada kasus perjanjian dagang yang ditekan AS baru-baru ini tanpa sedikit pun pemerintah Indonesia dapat menolaknya dengan tegas, walau harus merugikan negara. Sebab, Indonesia kenyataannya masih tergantung secara militer, ekonomi dan legitimasi politik dari AS. Dan posisi ketergatungan ini akan tetap dirawat dan menguntungkan bagi elit-elit politik top nasional Indonesia karena elit-elit nasional diproduksi untuk menjaga realitas tersebut.
Kemudian, Indonesia bukanlah produsen energi yang penting dan menentukan seperti halnya negara-negara Teluk. Jadi buat apa pangkalan militer untuk mengawal produksi dan distribusi energi dibangun di Indonesia. Adapun Singapura, bagi AS penting karena merupakan pintu keluar masuk distribusi komoditas dan energi ke seluruh dunia. Dan negara ini, menjadi titik keseimbangan strategis kawasan dan sekaligus kerentanan strategis. Satu-satunya yang mengancam kelangsungan strategis Singapura hanya China. China bisa memilih strategi pelemahan Singapura sehingga berimbas menurunkan ketergantungan strategisnya terhadap AS, atau memilih mengubah rezim Thailand agar lebih mudah mewujudkan ide pembangunan Terusan guna mengatasi ketergantungan China terhadap jalur sempit Selat Malaka.
Oleh: Syahrul E Dasopang, Penulis Buku
