Oleh: Syafruddin Mualla. Wakil Ketua Umum KADIN Sulawesi Selatan dan Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha Bulukumba (FKPB)
Bulukumba dikenal sebagai tanah kelahiran kapal Pinisi, sentra produksi rumput laut nasional, serta salah satu daerah dengan potensi kelautan, pertanian, dan pariwisata terbesar di Sulawesi Selatan. Namun, di balik kekayaan sumber daya tersebut, Bulukumba hingga kini belum mampu menembus lima besar kekuatan ekonomi di provinsi ini. Pertanyaannya, mengapa?
Kabupaten ini merupakan sentra produksi rumput laut nasional dengan produksi lebih dari 224 ribu ton per tahun, memiliki perkebunan kelapa yang tersebar hampir di seluruh wilayah, sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat, potensi pariwisata yang terus berkembang, serta industri kapal Pinisi yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia.
Ironisnya, potensi tersebut belum mampu bertransformasi menjadi nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Persoalannya bukan terletak pada kekurangan sumber daya, melainkan pada bagaimana potensi itu diolah menjadi investasi, industri, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Menjawab pertanyaan tersebut tidak cukup hanya melihat besarnya APBD atau PAD. Kekuatan ekonomi suatu daerah harus dinilai secara komprehensif melalui sepuluh indikator utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, investasi, struktur ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD, tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesepuluh indikator tersebut menggambarkan kapasitas produksi, produktivitas, daya tarik investasi, kemampuan fiskal, kualitas sumber daya manusia, serta daya saing suatu daerah.
Pertama, PDRB. Pada tahun 2024, PDRB Bulukumba mencapai sekitar Rp20,22 triliun, menempatkannya di sekitar peringkat kedelapan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Posisi ini menunjukkan Bulukumba telah masuk kelompok sepuluh besar ekonomi daerah, tetapi struktur ekonominya masih didominasi sektor primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan belum optimal.
Kedua, laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Bulukumba tumbuh sekitar 4,60 persen pada tahun 2024 dan berada di sekitar peringkat ke-13 di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ini cukup baik, tetapi belum cukup tinggi untuk mengejar daerah yang pertumbuhannya didorong oleh investasi dan industrialisasi.
Ketiga, PDRB per kapita. PDRB per kapita Bulukumba mencapai sekitar Rp44,48 juta per tahun atau berada di sekitar peringkat ke-19 di Sulawesi Selatan. Sebagai perbandingan, Kota Makassar mencapai sekitar Rp166 juta, Luwu Timur Rp97 juta, dan Pangkep Rp96 juta. Kondisi ini menunjukkan produktivitas ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah.
Keempat, investasi. Investasi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, Bulukumba belum masuk kelompok daerah dengan realisasi investasi terbesar. Pada Triwulan III 2024, lima besar ditempati Makassar, Luwu Timur, Gowa, Jeneponto, dan Takalar. Hal ini menunjukkan investasi lebih banyak mengalir ke daerah yang memiliki kawasan industri, infrastruktur logistik, kepastian lahan, serta proyek investasi yang siap ditawarkan.
Kelima, struktur ekonomi. Perekonomian Bulukumba masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebagian besar rumput laut, kelapa, hasil pertanian, dan hasil perikanan masih dipasarkan sebagai bahan mentah sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati daerah yang memiliki industri pengolahan.
Keenam, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada APBD Tahun 2025, PAD Bulukumba ditargetkan sekitar Rp300,4 miliar atau kurang dari seperlima total APBD. Kondisi ini menunjukkan aktivitas industri, perdagangan, dan investasi belum berkembang optimal.
Ketujuh, APBD. APBD Bulukumba berada pada kisaran Rp1,6 triliun, tetapi sebagian besar masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Karena itu, besarnya APBD belum dapat dijadikan ukuran utama kekuatan ekonomi daerah. Kemandirian fiskal hanya dapat dicapai melalui peningkatan PAD yang ditopang pertumbuhan ekonomi.
Kedelapan, tingkat kemiskinan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Bulukumba turun menjadi sekitar 6,71 persen, termasuk enam kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan dan terendah di kawasan Selatan-Selatan. Capaian ini perlu diikuti peningkatan produktivitas agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Kesembilan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran di Bulukumba relatif rendah. Namun, sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor informal dan pertanian tradisional dengan produktivitas yang terbatas. Tantangan pembangunan ke depan bukan hanya menyediakan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan yang produktif dan berpenghasilan lebih tinggi.
Kesepuluh, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Bulukumba pada tahun 2025 mencapai 75,26 dan berada di peringkat ke-13 di Sulawesi Selatan. Kualitas sumber daya manusia terus membaik, tetapi peningkatan tersebut harus diiringi percepatan investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja produktif agar tenaga kerja terdidik memiliki peluang berkembang di daerahnya sendiri.
Jika kesepuluh indikator tersebut dibaca secara menyeluruh, terlihat bahwa persoalan utama Bulukumba bukanlah kekurangan potensi, melainkan belum optimalnya transformasi potensi menjadi nilai tambah ekonomi. Selama rumput laut, kelapa, hasil pertanian, dan hasil perikanan masih dipasarkan sebagai bahan mentah, manfaat ekonomi terbesar akan dinikmati oleh daerah yang memiliki industri pengolahan.
Karena itu, arah pembangunan ekonomi Bulukumba harus bergeser dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Hilirisasi komoditas unggulan, pembangunan kawasan industri agro-maritim, pelabuhan niaga, infrastruktur logistik, kemudahan berusaha, penguatan UMKM, serta penyediaan proyek investasi yang siap ditawarkan harus menjadi prioritas.
Bulukumba sesungguhnya tidak kekurangan potensi, tetapi masih kekurangan nilai tambah. Apabila investasi, hilirisasi, industrialisasi, dan kewirausahaan dijadikan agenda utama pembangunan, Bulukumba memiliki peluang besar bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan. Target masuk lima besar ekonomi bukan sekadar ambisi, melainkan sasaran yang realistis apabila didukung kepemimpinan yang visioner, kebijakan yang konsisten, kemudahan berusaha, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Pada akhirnya, masa depan Bulukumba tidak ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang dimiliki, tetapi oleh seberapa besar kemampuan mengubah potensi menjadi investasi, investasi menjadi industri, industri menjadi lapangan kerja, dan lapangan kerja menjadi kesejahteraan masyarakat. Di situlah jalan Bulukumba menuju lima besar ekonomi Sulawesi Selatan.
