JAKARTA – Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Senayan, mendadak riuh oleh diskusi hangat pada Rabu (20/5/2026). Hari itu, Rapat Paripurna ke-19 DPR RI tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada pemandangan berbeda yang langsung memantik perhatian para legislator, pengamat kebijakan publik, hingga pelaku pasar modal.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir secara langsung di mimbar kehormatan untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Langkah ini mendobrak pakem lama. Biasanya, penyampaian dokumen awal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Kehadiran langsung sang Kepala Negara pun dinilai sebagai sinyalemen politik dan ekonomi yang sangat kuat.
Babak Baru Komunikasi Kebijakan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tak biasa yang diambil oleh Presiden Prabowo. Menurut politisi senior dari Fraksi Partai Golkar ini, kehadiran langsung Presiden bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah “tradisi baru” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
”Ini adalah sebuah tradisi baru, dan tentunya tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Presiden di dalam KEM-PPKF,” ujar Misbakhun saat ditemui awak media di koridor Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Misbakhun menambahkan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen tinggi dan keseriusan pemerintah dalam membangun jembatan komunikasi kebijakan ekonomi, tidak hanya dengan parlemen sebagai mitra kerja, tetapi juga langsung kepada masyarakat luas. Dokumen KEM-PPKF 2027 ini nantinya akan menjadi fondasi krusial bagi arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional di tahun mendatang.
Pasar Modal vs Fondasi Makro: Menepis Sentimen Jangka Pendek
Di tengah momentum penyampaian KEM-PPKF ini, situasi pasar finansial domestik sedang dibayangi oleh volatilitas tinggi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan fluktuasi tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat memicu kekhawatiran beberapa pihak.
Namun, Misbakhun dengan tegas meminta semua pihak untuk jeli dan memisahkan antara dinamika pasar saham harian dengan proyeksi ekonomi makro jangka panjang yang sedang disusun pemerintah. Menurutnya, mengaitkan langsung pergerakan IHSG dengan substansi KEM-PPKF adalah langkah yang kurang tepat.
”Menurut saya, jangan ditarik soal situasi Indeks Harga Saham Gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPKF. Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa IHSG pada dasarnya mencerminkan sentimen pasar modal dan performa korporasi, serta bukan merupakan bagian dari indikator yang masuk dalam asumsi dasar makroekonomi yang ditetapkan pemerintah bersama DPR.
Poin-poin Krusial yang Siap Digodok
Sebagai mitra strategis pemerintah di bidang keuangan dan perbankan, Komisi XI DPR RI memastikan akan membedah dokumen KEM-PPKF 2027 ini secara komprehensif. Pembahasan ke depan tidak akan berfokus pada satu atau dua isu sektoral saja, melainkan mencakup indikator-indikator fundamental ekonomi nasional, antara lain:
Target Pertumbuhan Ekonomi: Menentukan arah stimulus agar ekonomi tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.
Laju Inflasi: Menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil.
Nilai Tukar Rupiah: Menetapkan patokan asumsi kurs yang realistis untuk mengamankan postur belanja dan pendapatan.
Indonesia Crude Price (ICP) dan Sektor Migas: Menghitung proyeksi harga minyak mentah serta target produksi (lifting) minyak dan gas bumi yang berdampak langsung pada subsidi energi.
Selain indikator makro di atas, DPR bersama pemerintah juga bersiap masuk ke tahap teknis yang krusial, yaitu pembahasan alokasi pagu indikatif bagi kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa visi besar Presiden Prabowo yang tertuang dalam KEM-PPKF dapat diterjemahkan secara konkret dan akuntabel oleh setiap lini birokrasi pada tahun anggaran 2027 mendatang.
