Hal itu disampaikan Nis Murib saat diwawancarai wartawan melalui sambungan telepon, Sabtu (16/5/2026). Ia mengatakan kegiatan tersebut terselenggara atas kolaborasi antara KOMPAS bersama Ikatan Mahasiswa Humbang Hasundutan Sumatera Selatan (IMH), Ogan Ilir Book Party (OIBP), pemilik Coffee Shop Ditaru, OmahBingen, serta sejumlah aktivis dan mahasiswa.
Menurut Nis, film Pesta Babi menggambarkan kehidupan masyarakat Papua yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari konflik berkepanjangan, pengungsian warga sipil, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, hingga persoalan lingkungan hidup akibat pembukaan lahan skala besar.
“Kegiatan ini bukan sekadar menonton film, tetapi menjadi ruang diskusi publik untuk melihat secara lebih dekat persoalan kemanusiaan dan lingkungan yang terjadi di Papua,” ujar Nis.
Ia menjelaskan, dalam diskusi tersebut para peserta juga menyoroti maraknya pembukaan hutan, eksploitasi sumber daya alam, proyek pembangunan nasional, serta masuknya alat-alat berat di wilayah Papua Selatan seperti Merauke dan Boven Digoel. Menurutnya, kondisi tersebut telah memberikan dampak serius terhadap masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Selain itu, Nis turut menyinggung pembangunan pos keamanan dan Kodim baru di sejumlah wilayah Papua yang dinilai dilakukan tanpa dialog terbuka dengan masyarakat adat.
“Kehadiran proyek pembangunan, alat berat, hingga infrastruktur keamanan membuat ruang hidup masyarakat Papua semakin sempit dan memunculkan rasa takut di tengah masyarakat,” katanya.
Nis menyebut sejumlah suku adat seperti Marind, Awyu, Mandobo, Muyu, Kombai, dan masyarakat adat lainnya di Papua Selatan menjadi kelompok yang terdampak langsung akibat pembukaan lahan besar-besaran. Selama bertahun-tahun, kata dia, masyarakat adat hidup bergantung pada hutan, sungai, dan tanah adat sebagai sumber kehidupan sekaligus identitas budaya mereka.
Namun, pembukaan kawasan industri dan proyek strategis nasional disebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber pangan, serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat.
“Papua bukan tanah kosong yang bisa diperlakukan sesuka hati demi kepentingan investasi. Tanah adat adalah sumber kehidupan masyarakat Papua. Ketika hutan dirusak dan tanah diambil, maka yang hilang bukan hanya alam, tetapi juga budaya, sejarah, dan masa depan masyarakat adat itu sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Nis juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik mengenai Papua. Menurutnya, film dokumenter dan forum diskusi merupakan bagian dari pendidikan publik untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kemanusiaan, lingkungan hidup, dan hak masyarakat adat.
Ia meminta Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap aktivitas pembangunan di Papua, khususnya Papua Selatan, termasuk menghentikan pembukaan lahan tanpa persetujuan masyarakat adat.
“Negara harus hadir untuk melindungi rakyat Papua, menjaga hutan adat, dan memastikan pembangunan dilakukan dengan menghormati hak masyarakat adat secara adil dan bermartabat,” ucap Nis.
Nis menambahkan, kegiatan kolaboratif tersebut menjadi bukti bahwa solidaritas lintas organisasi, komunitas, mahasiswa, dan masyarakat sipil masih terus hidup dalam menyuarakan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan bagi Papua.
