JAKARTA – Pernyataan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Abu Bakar Al Habsyi soal kecerdasan buatan (AI) sebagai “sekadar alat” membuka ruang kritik yang lebih dalam: apakah negara sudah cukup siap mengendalikan arah perkembangan teknologi, atau justru masih tertinggal dalam merumuskan regulasi yang konkret dan aplikatif?
Dalam kunjungan kerja ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diskusi antara parlemen dan akademisi memang menghasilkan sejumlah gagasan. Namun, di balik forum formal tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana hasil diskusi akademik benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak?
Regulasi AI: Antara Wacana dan Kesiapan Negara
Habib Aboe menegaskan, penyusunan regulasi AI membutuhkan proses panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekosongan atau setidaknya keterlambatan dalam merespons perkembangan teknologi yang bergerak jauh lebih cepat dibanding proses legislasi.
Di sisi lain, Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur AI. Sejumlah kebijakan masih tersebar dalam regulasi sektoral, tanpa kerangka hukum terpadu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah, terutama dalam isu perlindungan data, etika penggunaan AI, hingga potensi penyalahgunaan teknologi.
Keterlibatan Akademisi: Diakui Penting, Tapi Minim Implementasi
Dalam pernyataannya, Habib Aboe mengakui bahwa komunikasi antara parlemen dan akademisi belum sepenuhnya terbuka. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa selama ini kontribusi kampus sering kali berhenti di tahap diskusi, tanpa integrasi nyata dalam proses legislasi.
Padahal, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki sumber daya intelektual yang besar, mulai dari profesor, peneliti, hingga pusat kajian teknologi dan etika. Minimnya pelibatan aktif berisiko membuat regulasi yang dihasilkan tidak adaptif terhadap realitas lapangan.
Sejumlah akademisi yang hadir dalam forum tersebut, termasuk Jajat Burhanudin, menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam membahas AI, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan etika.
AI sebagai Alat: Narasi Normatif atau Strategi Kebijakan?
Pernyataan bahwa “AI hanyalah alat” kerap muncul dalam berbagai forum. Namun, dalam pendekatan investigatif, narasi ini perlu diuji lebih jauh. Sebab, dalam praktik global, AI telah menjadi penentu arah ekonomi, keamanan, hingga geopolitik.
Negara-negara maju tidak lagi memandang AI sekadar alat, melainkan sebagai infrastruktur strategis. Tanpa regulasi yang kuat dan visi jangka panjang, Indonesia berpotensi hanya menjadi pengguna, bukan pengendali teknologi.
Tantangan Etika dan Ketahanan Digital
Diskusi di lingkungan kampus juga menyinggung aspek etika dan peradaban. Hal ini menjadi krusial mengingat AI tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada cara manusia berpikir, bekerja, dan mengambil keputusan.
Habib Aboe mengingatkan bahwa manusia harus tetap menjadi pusat kendali. Namun, tanpa sistem pendidikan dan literasi digital yang kuat, peringatan tersebut berisiko menjadi sekadar imbauan normatif.
DPR Didorong Lebih Proaktif dan Transparan
Pengakuan adanya keterbatasan komunikasi antara DPR dan akademisi menjadi sinyal perlunya perubahan pendekatan. Parlemen tidak cukup hanya membuka forum diskusi, tetapi juga harus memastikan adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terukur.
Tanpa transparansi dan keterlibatan publik yang lebih luas, proses legislasi berisiko kehilangan legitimasi, terutama dalam isu strategis seperti AI yang berdampak lintas sektor.
Kesimpulan: Momentum yang Tak Boleh Terlewat
Pernyataan Habib Aboe menjadi pengingat bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal dalam merespons revolusi AI. Namun, waktu untuk berbenah semakin sempit.
Jika regulasi terus tertinggal, maka peringatan bahwa “teknologi jangan sampai mengendalikan manusia” bisa berubah menjadi realitas yang sulit dihindari.
