JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menekankan pentingnya langkah diplomasi yang lebih kuat dan terarah untuk meningkatkan kuota haji Indonesia. Menurutnya, upaya ini krusial untuk menjawab persoalan lamanya masa tunggu jemaah yang di sejumlah daerah bahkan mencapai puluhan tahun.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu memanfaatkan jalur kerja sama internasional secara maksimal. Tidak hanya melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam, tetapi juga dengan negara-negara yang kuota hajinya belum terserap secara optimal.
“Langkah diplomasi harus diperluas dan lebih aktif, termasuk membuka peluang kerja sama dengan negara yang memiliki sisa kuota haji,” ujar Hidayat.
Ia menjelaskan bahwa skema kuota haji yang selama ini digunakan, yakni rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim, masih memungkinkan untuk dinegosiasikan. Dengan pendekatan diplomasi yang tepat, menurutnya, peluang peningkatan rasio menjadi lebih besar bisa terbuka.
Hidayat juga menilai, optimalisasi distribusi kuota global dapat menjadi solusi konkret untuk mempercepat keberangkatan jemaah Indonesia. Negara-negara yang tidak memanfaatkan kuota secara penuh dinilai dapat menjadi mitra strategis dalam skema pengalihan kuota.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan penambahan kuota tetap harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait proporsi antara haji reguler dan haji khusus.
“Fokus utama kita adalah bagaimana masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menunaikan ibadah haji. Ini membutuhkan kerja nyata dan strategi yang terukur,” tegasnya.
