JAKARTA — Anggota Badan Anggaran DPR RI Cornelis menyampaikan catatan kritis terhadap laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, laporan tersebut tidak hanya memuat data teknis mengenai kondisi keuangan negara, tetapi juga mengandung sinyal penting mengenai arah kesehatan fiskal Indonesia ke depan.
Cornelis menilai laporan APBN perlu dibaca secara lebih mendalam dan tidak sekadar dipahami sebagai deretan angka dalam dokumen keuangan negara. Ia menegaskan bahwa di balik statistik fiskal tersebut terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu segera menjadi perhatian pemerintah dan DPR.
“Laporan APBN ini harus dibaca dengan jernih. Ini bukan sekadar angka-angka teknis dalam dokumen keuangan negara. Di balik data tersebut tersimpan pesan penting mengenai arah kesehatan fiskal negara,” kata Cornelis dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurut Cornelis, terdapat dua persoalan mendasar yang saat ini membayangi ketahanan fiskal nasional. Pertama adalah laju belanja negara yang dinilai semakin ekspansif. Kedua adalah struktur pendapatan negara yang belum sepenuhnya mandiri karena masih sangat bergantung pada penerimaan pajak masyarakat.
Belanja Negara Terus Melonjak
Cornelis menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir belanja negara menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah terus mendorong belanja untuk berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga berbagai program perlindungan sosial.
Di satu sisi, kebijakan tersebut memang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, lonjakan belanja negara tanpa diimbangi peningkatan pendapatan yang kuat berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas fiskal jangka panjang.
Menurut Cornelis, belanja negara yang terlalu ekspansif dapat meningkatkan risiko defisit anggaran yang lebih besar jika tidak dikelola secara hati-hati.
“Belanja negara memang penting untuk mendorong pembangunan. Tetapi jika ekspansi belanja tidak diimbangi dengan sumber pendapatan yang kuat dan berkelanjutan, maka risiko fiskal bisa meningkat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan belanja negara harus dilakukan secara lebih selektif dengan memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ketergantungan pada Pajak
Selain persoalan belanja, Cornelis juga menyoroti struktur pendapatan negara yang menurutnya masih terlalu bergantung pada penerimaan pajak.
Selama ini pajak memang menjadi tulang punggung pendapatan negara. Namun ketergantungan yang terlalu besar terhadap pajak masyarakat dinilai dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika kondisi ekonomi sedang melambat.
Lebih lanjutCornelis menjelaskan, pemerintah perlu memperkuat sumber-sumber penerimaan negara lainnya agar struktur fiskal menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.
Ia menyebutkan bahwa optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan aset negara, serta peningkatan kinerja badan usaha milik negara dapat menjadi alternatif untuk memperkuat struktur pendapatan negara.
“Pendapatan negara tidak boleh hanya bertumpu pada pajak rakyat. Negara perlu memperkuat sumber penerimaan lain agar fiskal kita lebih mandiri dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi ekonomi,” katanya.
Perlu Evaluasi Kebijakan Fiskal
Sebagai anggota Badan Anggaran DPR, Cornelis menilai laporan APBN hingga Februari 2026 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal yang sedang dijalankan.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan dengan kemampuan fiskal negara. Tanpa pengelolaan yang hati-hati, tekanan terhadap APBN dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
Cornelis juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus terus diperkuat agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan.
“APBN adalah instrumen utama pembangunan. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
DPR Akan Perkuat Fungsi Pengawasan
Ke depan, Cornelis memastikan bahwa DPR melalui Badan Anggaran akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan berbagai catatan yang disampaikan DPR agar pengelolaan keuangan negara tetap berada dalam jalur yang sehat dan berkelanjutan.
“Tujuan kita bukan sekadar menjaga angka-angka fiskal tetap stabil, tetapi memastikan bahwa APBN benar-benar mampu menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
