JAKARTA – Kewaspadan dalam menghadapi krisis (sense of crisis) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dinilai lemah. Pangkalnya, tidak responsif dalam mengusut dugaan komisioner Bawaslu Puncak, GT, terafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Diketahui, masyarakat sempat melaporkan GT kepada Bawaslu Papua Tengah karena diduga terafiliasi dengan kelompok separatis. Laporan dikirimkan saat seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota berlangsung, 4 Agustus 2023.
Sayangnya, perjalanan GT menjadi komisioner mulus. Ini sesuai Pengumuman Bawaslu RI Nomor 2571.1/KP.01/K1/08/2023. Ia bahkan telah dilantik, 19 Agustus 2023.
“Sense of crisis Bawaslu mungkin lemah karena tidak ada jangkauan terkait dengan struktur intelijen negara di situ,” ucap pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/8).
Ujang mengingatkan, adanya terduga teroris dalam lembaga negara sangat berisiko. Pangkalnya, ia bakal memiliki akses untuk mendapatkan rahasia negara.
“Oleh karena itu, mestinya dipotong, diselesaikan persoalan ini demi menjaga kedaulatan bangsa ini,” tegasnya. “Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele persoalan ini,” sambungnya.
