BEKASI – BELA RAKYAT – Upaya menekan angka kecelakaan transportasi nasional tidak cukup hanya dengan membenahi jalan dan sarana transportasi. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan sistem transportasi juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menilai pendidikan vokasi perhubungan memiliki posisi strategis dalam membentuk tenaga profesional yang mampu bekerja sesuai standar keselamatan. Menurutnya, kompetensi operator harus diperkuat untuk mencegah kesalahan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.
Pernyataan itu disampaikan Hamka saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
“Yang menjadi target kita sebenarnya adalah mengurangi kecelakaan, baik udara, laut, maupun darat. Darat ini, kalau kita memperhatikan, banyak juga kecelakaan yang sifatnya fatal,” kata Hamka.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, persoalan keselamatan transportasi tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Selain kompetensi pengemudi dan operator, kualitas infrastruktur juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan secara bersamaan.
Hamka mengatakan Komisi V DPR RI bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah membahas pembenahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Menurut dia, standar tersebut harus benar-benar dijalankan secara maksimal agar aspek keselamatan pengguna jalan tidak hanya berhenti pada aturan.
Di sisi lain, Hamka menyoroti pentingnya kualitas pendidikan vokasi yang melahirkan tenaga kerja sektor transportasi. Ia mengingatkan bahwa pengajar maupun operator harus mendapatkan pelatihan yang memadai dan tidak boleh menjalankan tugas hanya berdasarkan pengalaman tanpa standar kompetensi yang jelas.
“Kita harus memikirkan sumber daya manusia kita itu harus benar-benar kita latih, apakah itu seorang pengajar atau operator. Kalau tidak, ini akan terjadi asal jadi saja,” tegasnya.
Hamka juga mendorong agar sekolah-sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan terus diperkuat. Pendidikan tersebut mencakup berbagai bidang transportasi, mulai dari darat, laut hingga udara, termasuk pelatihan operator forklift yang memiliki peran penting dalam aktivitas logistik dan kepelabuhanan.
Selain SDM, Hamka menilai pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap fasilitas simulator yang digunakan dalam proses pendidikan. Teknologi simulator, menurutnya, tidak boleh tertinggal karena menjadi bagian penting dalam membentuk kemampuan calon operator sebelum mereka terjun langsung ke lapangan.
Ia bahkan menyoroti kebutuhan pembaruan teknologi simulator di berbagai matra transportasi. Termasuk kebutuhan mengganti chip pada simulator penerbangan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan sistem penerbangan terbaru.
Persoalannya, kebutuhan tersebut berhadapan dengan keterbatasan anggaran. Hamka menyebut anggaran negara tahun ini mencapai sekitar Rp4.100 triliun, sementara alokasi untuk Kementerian Perhubungan hanya sekitar Rp32 triliun, meski kemudian mendapat tambahan sekitar Rp4 triliun.
Karena itu, Hamka mendorong Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan melakukan kajian kebutuhan anggaran sejak jauh hari sebelum penyusunan anggaran 2028. Menurutnya, perencanaan tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan harus berdasarkan kajian ilmiah dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Ayo kita diskusi semua, betul-betul, sehingga kita bisa bayangkan seperti apa kebutuhan anggaran di sektor pendidikan vokasi,” ujarnya.
Hamka menegaskan kebutuhan anggaran pendidikan vokasi harus dipetakan secara lebih rinci. Pemerintah perlu membedakan antara anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM dengan anggaran untuk pembangunan maupun pembaruan sarana dan prasarana pendidikan.
“kita harus bedakan dari sisi peningkatan kualitas dan dari sisi sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri,” pungkasnya.
Bagi Hamka, investasi pada pendidikan vokasi transportasi pada akhirnya merupakan investasi terhadap keselamatan masyarakat. Semakin kompeten tenaga transportasi dan semakin modern fasilitas pendidikannya, semakin besar pula peluang Indonesia menekan angka kecelakaan di sektor transportasi.
