DENPASAR – BELA RAKYAT – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Bali memperkuat transformasi ekonomi daerah dengan memanfaatkan APBD sebagai instrumen untuk membuka sumber-sumber pertumbuhan baru di luar sektor pariwisata.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Denpasar, Bali, Jumat (2/10/2026).
Menurut Syarief, ketergantungan Bali terhadap pariwisata perlu diimbangi dengan pengembangan sektor ekonomi lainnya. Hal itu penting untuk membuat perekonomian daerah lebih tahan menghadapi tekanan dan perubahan kondisi global.
“APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2026 bukan sekadar sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah,” kata Syarief.
Ia menyebut perekonomian Bali masih menunjukkan performa positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Bali tumbuh 5,78 persen secara tahunan atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di angka 5,58 persen.
Pertumbuhan tersebut bahkan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen.
Namun, Syarief mengingatkan bahwa struktur ekonomi Bali masih sangat ditopang sektor akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 21,91 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperluas basis ekonomi melalui penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, konektivitas, infrastruktur produktif hingga pengembangan sektor-sektor berbasis potensi lokal.
“Belanja daerah perlu semakin diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang produktif, penguatan ekonomi, konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, serta penguatan sektor ekonomi di luar pariwisata,” ujarnya.
Banggar juga menyoroti kualitas belanja daerah. Syarief menegaskan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan dampak ekonomi apabila tidak dibarengi dengan ketepatan sasaran dan kemampuan menciptakan efek berganda bagi masyarakat.
“Yang menjadi perhatian kita bersama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi kualitas belanja, ketepatan sasaran, serta multiplier effect yang mampu diciptakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali,” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Bali harus memberikan manfaat yang semakin luas kepada masyarakat lokal. Untuk itu, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menciptakan ekonomi yang inklusif, produktif dan berkelanjutan.
“Tujuan kita bukan hanya mempertahankan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi memastikan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus kita pelihara dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang benar-benar inklusif, produktif, tangguh, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Syarief.
Gubernur Bali I Wayan Koster menyambut arah transformasi tersebut. Ia mengakui pengalaman pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bagi Bali bahwa ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi dapat meningkatkan kerentanan daerah ketika terjadi guncangan eksternal.
“Dari pengalaman Covid itulah kami belajar membuat transformasi ekonomi agar Bali tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu kantong pariwisata. Supaya kalau pariwisata terganggu, masyarakat Bali tetap bisa survive,” ujar Koster.
Transformasi ekonomi Bali kini diarahkan pada pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, industri berbasis potensi daerah, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif serta ekonomi digital.
Salah satu program yang didorong adalah pengembangan pertanian organik. Koster menargetkan seluruh sawah di Bali sudah menerapkan sistem pertanian organik paling lambat pada 2028. Selain meningkatkan nilai ekonomi, kebijakan tersebut diharapkan menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati Bali.
