Di tempat saya, Bekasi, dikabarkan para politisi memanfaatkan Hari Santri. Mereka pun membagi-bagi ribuan kantong berisi indomie, minyak goreng, kopi, gula dan kecap. Terlalu mewah untuk disebut sembako, sembilan bahan pokok. Tapi tetap mereka memanipulasi dengan nama: bagi-bagi sembako.
Salawatan menggempur udara yang panas di Bekasi. Perang ngedabrus di panggung berkedok ceramah agama, menyihir audiens yang memang sudah kecanduan tahyul sejak kecil.
Panggung itu sejatinya bukan untuk para pemuka agama. Pemuka agama hanya berguna sebagai band pengiring saja. Band sesungguhnya ialah politisi yang mau tampil dan bermaksud sosialisasi diri dan pamer jasa-jasa kosong kepada masyarakat. Ada yang memamerkan sumbangan hadiah dan nyawer uang dadakan dengan maksud semata agar digosipkan sebagai anggota dewan dan pimpinan partai paling dermawan. Padahal uangnya dari nyolong dan ngompas dari para kotraktor pengincar ijon APBD.
Demikianlah realitas ini tidak berlangsung saja di Bekasi. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, katanya kejadian panggung atraksi politisi pemanfaat momen hari santri, jauh lebih seru. Kyai-kyai dengan inovatif membingkai peristiwa hari santri, 22 Oktober, sebagai waktunya menagih dan menarik uang dari politisi yang sudah berhasil duduk di dewan maupun pejabat daerah.
Santri-santri sengaja dibariskan dan digerombolkan sambil nyanyi-nyanyi dengan pesan yang jelas: ini jualanku, mana jualanmu. Maka tak ayal lagi, banyaklah rumah-rumah kyai-kyai menjadi showroom mobil mewah dan motor harley. Sebagian santri yang melek kefasikan demokrasi palsu mengatakan dengan bisik-bisik: kyai-kyai yang pura-pura suci dan keramat itu, penadah money laundering kaum bangsat yang menjual suara rakyat. “Kok kamu nggak teriak?” Ujar seorang kawan. Sudah mulai ada santri yang teriak. Gus Lilur “rival”nya SaeYus, itu sudah berani.
Memang zaman demokrasi transaksional sekarang ini, semakin nyatalah kesimpulan bahwa sesungguhnya kemiskinan itu memang dirawat dan dikebunkan supaya lebat. Karena kemiskinan merupakan sumber suara yang lezat dengan hanya menukarkan 1.000 sembako, sudah cukup lumayan buat para politisi yang mengincar DPRD. Lha, jika sumber suara yaitu orang-orang miskin itu makin menyusut dan naik menjadi kelas menengah, kan yang galau kaum politisi. Kemana lagi nyari suara murah dan gelondongan.
Yakinlah, kemiskinan di Indonesia tidak akan pernah dientaskan. Itu cuma basa-basi. Yakinlah, selain para pemuka agama dan para politisi, pemerintah juga membutuhkan kaum miskin buat dijual. Bayangkan jika populasi kemiskinan menyusut drastis karena masyarakat makin makmur, lalu siapa yang dijual ke Taiwan, Hongkong, Malaysia, Abu Dhabi, Dubai, Riyadh, dan lain-lain buat mengirim devisa ke Indonesia. Lantas, Badan yang mengurusi buruh migran yang diperebutkan kaum politisi buat nanggok APBN, bila hilang. Berapa jatah yang akan lenyap? Begitu jalan pikiran kaum politisi penjual suara rakyat (santri). Jadi kalau ada muktamar disinyalir ajang bagi-bagi duit buat nyurang, itu sudah biasa. Tak perlu pura-pura heran.
Oleh: Abul Ghany, Pengamat Dunia Santri
