JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Karhutla di wilayah dengan paparan asap terparah, salah satunya Kalimantan Tengah (Kalteng), sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja luar ruang dan kelompok rentan.
Legislator Dapil Sumatera Selatan II itu menilai, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berkepanjangan telah melampaui persoalan lingkungan. Dampaknya telah meluas ke sektor pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan.
“Karhutla ini bukan hanya menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan, tapi sudah mengganggu dunia pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan di daerah terdampak. Pemerintah harus mengatasinya dengan sungguh-sungguh, cepat, dan terpadu,” ujar Irma dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Irma meminta dua langkah konkret yang harus berjalan bersamaan. Pertama, kepada Kementerian Kesehatan, ia meminta penetapan KLB, penambahan SDM kesehatan dan obat-obatan, serta pemetaan wilayah warga yang terus terpapar asap.
“Kalteng kondisinya sudah sangat parah dan mengancam kesehatan dan keselamatan warga. Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan asap berlangsung berkepanjangan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Menurutnya, Kemenkes bersama dinas kesehatan daerah harus menghubungkan data kualitas udara dengan kesiapan layanan, termasuk penguatan tenaga, stok medis, dan sistem rujukan. Ia juga mendorong penjangkauan aktif melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat agar kebutuhan pertolongan warga terdeteksi lebih cepat, termasuk menyiapkan shelter dengan udara lebih bersih yang kelayakannya dinilai secara kompeten dari sisi kapasitas, kualitas udara dalam ruangan, dan akses bagi kelompok rentan.
Perhatian khusus, lanjut Irma, harus diberikan kepada bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan penyakit pernapasan. Ia menyebut banyak laporan warga yang mengeluhkan anak-anak mengalami sesak napas akibat pekatnya asap.
Kedua, dari sisi ketenagakerjaan, Irma menyoroti nasib pekerja luar ruang. Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja untuk melakukan penilaian risiko paparan asap secara berkala dan melakukan penyesuaian kerja.
“Pemberi kerja perlu memastikan penyesuaian jam kerja, pembatasan aktivitas luar ruang saat kualitas udara buruk, serta penggunaan perlindungan yang sesuai. Jangan tunggu sampai api padam baru bertindak,” imbuhnya.
Ia juga meminta pemerintah memberikan panduan kesehatan yang jelas, praktis, dan diperbarui sesuai kondisi setempat, serta disalurkan melalui kanal informasi yang mudah dijangkau masyarakat, tentang kapan harus mengurangi aktivitas di luar, tanda bahaya yang memerlukan pemeriksaan medis, dan di mana memperoleh pertolongan.
