JAKARTA – BELA RAKYAT – Posisi Indonesia sebagai wilayah rawan multibencana belum diimbangi dengan penguatan anggaran mitigasi. Data menunjukkan sekitar 53.000 desa berada di kawasan rawan bencana dan 271 juta jiwa hidup di bawah bayang-bayang risiko multibahaya, mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, karhutla hingga gempa, tsunami, dan erupsi gunung api.
Sorotan utama tertuju pada tipisnya anggaran pencegahan. Dalam lima tahun terakhir, alokasi untuk pencegahan dan mitigasi di BNPB disebut hanya berkisar Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun.
Angka itu kontras dengan pagu BNPB di APBN 2026 yang hanya Rp491 miliar, turun drastis dari Rp1,4 triliun pada 2025. Penurunan ini bahkan menjadi yang terendah dalam 15 tahun terakhir.
Di sisi lain, negara menyiapkan dana siap pakai kebencanaan sekitar Rp5 triliun. Jumlah tersebut masih jauh dari total kebutuhan penanggulangan bencana nasional yang diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun per tahun, sehingga menyisakan gap pembiayaan sekitar Rp17,8 triliun.
Kesenjangan ini dinilai sebagai bukti bahwa kebijakan kebencanaan nasional masih berat ke hulu reaktif. Anggaran besar baru keluar saat bencana sudah terjadi, sementara investasi di hilir pencegahan seperti edukasi publik, penguatan Desa Tangguh Bencana, sistem peringatan dini, dan pengendalian kerusakan lingkungan belum mendapat porsi memadai.
Pakar mendorong pergeseran paradigma total dari responsif ke preventif. Penguatan anggaran mitigasi harus masuk sebagai prioritas di APBN maupun APBD, disertai pembenahan koordinasi pusat-daerah dan pembangunan skema pembiayaan risiko bencana yang berkelanjutan.
