✅ Masih berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan rakyat, Fraksi PKS menyoroti kinerja pemerintah dalam mempersiapkan SDM handal khususnya dalam menangkap peluang bonus demografi yang tidak terlihat dan nyaris jalan di tempat (stagnan) jika dikonfirmasi dengan data-data yang ada.
(1) Perhitungan Nilai Human Capital Indeks (HCI) yang dirilis oleh Bank Dunia digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat produktivitas SDM suatu negara. HCI Indonesia tercatat sebesar 0,54 di tahun 2020, atau di bawah rata-rata nilai HCI ASEAN. Diperkirakan angka HCI tidak akan banyak perubahan pada tahun 2022. Capaian HCI Indonesia tersebut menunjukkan bahwa kebijakan di bidang pembangunan SDM di Indonesia, khususnya bidang pendidikan dan Kesehatan masih rendah dan dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks.
(2) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang dirilis UNDP Tahun 2020 adalah 0,718 yang menempatkan Indonesia (posisi 107 dari 189 negara) pada kategori pembangunan manusia yang tinggi, namun berada di bawah rata-rata wilayah Asia Timur dan Asia pasifik. IPM Indonesia Tahun 2021 sayangnya mengalami penurunan di angka 0,705 (posisi 114 dari 191 negara). Di ASEAN, IPM kita masih lebih rendah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand yang masuk kategori Sangat Tinggi.
(3) Selain itu, Skor PISA Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Capaian skor PISA Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca masih berada di bawah 400 pada tahun 2018. Bahkan berada dibawah rata-rata negara ASEAN. Skor PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diperkirakan belum belum meningkat bahkan sama dengan tahun 2018. Mengindikasikan bahwa kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih jauh tertinggal.
(4) Angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih terbilang tinggi. Tahun 2022 Pemerintah menargetkan angka prevelansi berkurang 3% atau sekitar 21% dari tahun 2021 sebesar 24,4%. Tingginya angka stunting di Indonesia mencerminkan buruknya kualitas gizi dan fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh Ibu hamil. Padahal anggarannya selalu meningkat setiap tahunnya. Stunting akan sangat berdampak terhadap kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kedepan.
✅ Di tengah rendahnya kualitas pembangunan ekonomi di atas, Fraksi PKS menyayangkan laju peningkatan utang negara dan bunganya yang terus membengkak dan menjadi beban bagi generasi mendatang. Fraksi PKS benar-benar khawatir dan hal ini seharusnya menjadi warning bagi pemerintah bahwa pembangunan Indonesia bertumpu pada utang.
Berdasarkan data, utang Indonesia dari Tahun ke Tahun menunjukkan pembengkakan yang signifikan.
2017: Rp3.995 triliun
2018: Rp4.418 triliun
2019: Rp4.786 triliun
2020: Rp6.074 triliun
2021: Rp6.908 triliun
Oktober 2022: Rp7.496,7 triliun
Demikian juga dengan Anggaran Bunga Utang di APBN dari Tahun ke Tahun juga menunjukkan pembengkakan.
2017: Rp216,6 triliun
2018: Rp257,9 triliun
2019: Rp275,5 triliun
2020: Rp314,1 triliun
2021: Rp343,5 triliun
2022: Rp403,9 triliun
RAPBN 2023: 441,4 triliun
✅ Fraksi PKS juga menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan paska pandemi covid 19. Kebijakan kenaikan BBM bersubsidi pada 3 September 2022 itu menyebabkan inflasi tinggi dan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat.
Sampai dengan bulan November 2022, inflasi umum sebesar 5,42% (yoy). Disumbang oleh, komponen diatur oleh Pemerintah 13,01%, komponen bergejolak sebesar 5,70% dan inflasi inti 3,30%. Tingginya inflasi komponen harga bergejolak (volatile food), khususnya makanan pokok masyarakat, beras, tahu, tempe, cabe dan tembakau.
Kenaikan BBM bersubsidi berdampak terhadap kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan dalam kota dan biaya logistik lainnya. Inflasi tinggi pada September 2022 makin menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Sementara bantuan sosial dinilai masih belum efektif meredam rembetan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Kebijakan tersebut otomatis juga melemahkan daya beli masyarakat ditandai Keyakinan Konsumen menurun pada November 2022. Bank Indonesia (BI) mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan laporan sebesar 119,1, atau lebih rendah dari 120,3 pada Oktober 2022. Meski keyakinan konsumen itu tetap pada zona optimistis karena berada di atas level 100, tetapi tren penurunan ini tetap wajib menjadi alarm peringatan bagi pemerintah. Khususnya di tengah melambungnya harga-harga kebutuhan pangan dan kenaikan harga BBM.
✅ Pemerintah berdalih mengompensasi kenaikan harga BBM dengan kebijakan subsidi baru. Alih-alih memberikan solusi, subsidi pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk diketahui, besarnya alokasi belanja subsidi energi pada tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun. Hasil Survey Susenas BPS 2021, dari Rp 80,4 triliun subsidi Pertalite yang dinikmati rumah tangga.
Ternyata 80% di antaranya dinikmati rumah tangga mampu sedangkan 20% dinikmati rumah tangga tidak mampu. Dari Rp15 triliun subsidi Solar yang dinikmati rumah tangga. Ternyata 95% adalah rumah tangga mampu, sehingga hanya 5% rumah tangga tidak mampu.
Sementara itu, sebagian besar subsidi listrik diterima kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Hanya 26% kelompok masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan subsidi. Anggaran Subsidi Listrik sangat besar, tetapi lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam kelompok 40% hanya menikmati 26% dari subsidi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan subsidi listrik masih bermasalah. Diperkirakan kondisi tersebut masih terjadi pada tahun 2022.
Selanjutnya di halaman berikutnya:
