Oleh: kamal_nyarrang | putra Kabupaten Jeneponto
Pendidikan selalu digaungkan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. indikator kemajuan daerah bisa di lihat dari sektor pendidikan terkhusus pada jenjang universitas. Daerah bisa di katakan maju jika sumber daya manusianya berkembang setiap tahun. Namun Faktanya, slogan tersebut akan kehilangan makna ketika tidak di ikuti oleh kebijakan nyata yang di lakukan oleh pemerintah daerah.
Salah satu bentuk kebijakan yang paling mendasar adalah penyediaan beasiswa daerah bagi mahasiswa. Sayangnya, hingga hari ini, Kabupaten Jeneponto masih menghadapi persoalan serius. Seperti, ketiadaan program beasiswa daerah yang jelas dan berkelanjutan dari pemerintah daerah yang membuat tingkat pendidikan stagnan.
Data
Data terakhir dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa dari total penduduk Kabupaten Jeneponto sekitar 423 ribu jiwa: Hanya 3,96% yang telah menempuh pendidikan tinggi mulai dari (D1–S3).
S1: 2,93%
S2: 0,21%
S3: 0,009%
Artinya, hanya sebagian kecil dari penduduk Jeneponto yang berhasil mencapai jenjang perguruan tinggi.
Kondisi ini menimbulkan kegelisahan, khususnya di kalangan mahasiswa dan keluarga kurang mampu. Jeneponto dikenal sebagai daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan pekerjaan informal. Dalam situasi seperti ini, biaya pendidikan tinggi menjadi beban berat. Tanpa intervensi negara melalui pemerintah daerah, akses pendidikan tinggi berpotensi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Beasiswa daerah sejatinya bukan sekedar bantuan finansial, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap warganya. Banyak kabupaten dan kota menjadikan beasiswa sebagai program unggulan, salah satu contohnya adalah Kabupaten Luwu timur.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki program beasiswa daerah yang mencakup berbagai jenjang pendidikan dari Diploma/S1 hingga S2/S3.
Kemudian yang ke dua, Pemerintah Kabupaten Sinjai juga menyediakan beasiswa daerah untuk mahasiswa yang berprestasi yang sudah berlangsung beberapa tahun. Program ini pernah menyediakan Puluhan hingga ratusan mahasiswa dari Sinjai yang melanjutkan kuliah di berbagai jenjang (S1, S2, S3).
Data di atas merupakan bukti sebagian kecil daerah yang telah memberikan bantuan beasiswa untuk warganya.
Lalu kepala daerah bisa membuat suatu regulasi untuk pemberian beasiswa daerah kepada mahasiswa kurang mampu maupun beasiswa berprestasi kususnya di jenjang pendidikan tinggi universitas. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia dipahami sebagai investasi jangka panjang, bukan pengeluaran semata. Pertanyaannya, mengapa hal serupa belum terlihat di Jeneponto?
Fakta
Saat ini bupati jeneponto dan wakil bupati jeneponto tengah fokus dalam pembangunan di beberapa sektor seperti, jalan yang rusak dan stadion mini. Hal ini perlu kita apresiasi sebagai bagian dari penunjung keberlangsungan pembangunan daerah walaupun belum secara merata di beberapa kecamatan dan desa.
perlu di garis bawahi bahwa pembangunan yang baik dan berkelanjutan itu adalah pembangunan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan, jangan sampai pemerintah daerah hanya memfokuskan titik berat hanya kepada pembangunan yang sifatnya infrastruktur tapi melupakan hal yang paling fital yaitu pendidikan untuk menunjung keberlangsungan sumber daya manusia yang bisa bersaing di masa depan.
Ketiadaan beasiswa daerah mengindikasikan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pendidikan. Di tengah berbagai program pembangunan fisik yang terus di kedepankan, aspek pembangunan sumber daya manusia justru terkesan terpinggirkan. Padahal, tanpa sumber daya manusia yang terdidik, pembangunan infrastruktur tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah. Lebih jauh, absennya beasiswa daerah berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Mahasiswa dari keluarga mampu akan tetap melanjutkan pendidikan tanpa hambatan, sementara mereka yang kurang mampu harus berjuang sendiri, bahkan tak jarang terpaksa putus kuliah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ketimpangan sosial akan semakin menguat dan menciptakan lingkaran kemiskinan baru di masa depan.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang saat ini di pimpin oleh paris Yasir seharusnya menjadikan isu ini sebagai bahan evaluasi serius. Beasiswa daerah tidak harus dimulai dengan anggaran besar, tetapi dapat dirancang secara bertahap, transparan, dan tepat sasaran. Ada beberapa metode yang bisa di lakukan pemerintah saat ini. seperti, Pelibatan kampus besar di sul-sel seperi Unhas,UIN Alauddin makssar, UNM dan kampus swasta lainnya dengan melakukan program kerja sama jangka panjang.
Selain itu pelibatan organisasi mahasiswa yang terhimpun di daerah seperti HPMT, HMI,PMII,IMM,GMN, dan lainnya. Ini bisa menjadi indikator penunjung dalam pembuatan rancangan Policy brief (Obsi kebijakan) serta pelibatan masyarakat sipil dan LSM dalam perumusan dan pengawasan program beasiswa akan memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut.
Kritik terhadap ketiadaan beasiswa daerah ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan ekspresi kepedulian terhadap masa depan kabupaten Jeneponto. Mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin, birokrat, pendidik, dan penggerak ekonomi daerah di masa depan. Jika pemerintah daerah Mengabaikan kebutuhan mereka sama artinya dengan mengabaikan masa depan daerah itu sendiri.
Output
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto keluar dari zona nyaman mengambil langkah serius dengan meninggalkan pola-pola pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan bekas yang kurang baik di hati masyarakat. Jika pemerintahan paris-Islam ingin lebih maju dari pemerintahan sebelumnya maka mereka harus membuktikan lewat kebijakan bahwa pendidikan benar-benar menjadi prioritas pembangunan untuk masa depan generasi jeneponto. Tanpa keberanian mengambil kebijakan pro-pendidikan, visi besar pembangunan daerah bupati jeneponto H.Paris Yasir dan Islam Iskandar hanya akan berhenti sebagai wacana, jauh dari harapan masyarakat yang mendambakan perubahan nyata seperti tagline yang selalu di gaungkan yaitu jeneponto BAHAGIA.
Sebagai ungkapan terakhir selaku putra daerah, tulisan ini bukan suatu bentuk untuk menjatuhkan pemerintah atau mencari celah kelemahan, tapi Ini merupakan kegelisahan dan rekomendasi pikiran nyata kepada Pemerintah kab jeneponto untuk mengingatkan betapa perlunya beasiswa daerah itu di peradakan demi masa depan generasi pelanjut butta turatea.
