JAKARTA – BELA RAKYAT – Pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang kini berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) harus diikuti pembenahan menyeluruh. Mulai dari hulu hingga hilir tidak boleh ada yang tertinggal.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional bersama Periklindo, Aismoli, dan AEML di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Evita mengatakan, status PSN untuk kendaraan listrik sudah disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus lalu. Konsekuensinya, pemerintah wajib memberikan perhatian dan dukungan penuh.
“Karena sudah menjadi PSN, ini tidak bisa setengah-setengah. Pemerintah harus hadir. Kami di Panja ingin tahu langsung apa persoalan paling krusial yang dihadapi pelaku industri di lapangan,” ujar Evita.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyebut ada beberapa pekerjaan rumah besar yang masih mengganjal. Di antaranya soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), skema pembiayaan, standarisasi produk, penguasaan teknologi, hingga kepastian rantai pasok.
Ia juga mempertanyakan apakah target penahapan TKDN yang dipatok bertahap dari 40 persen, 60 persen, hingga 80 persen masih relevan dengan kemampuan industri saat ini.
Tak hanya soal teknis, Evita menyoroti lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga. Dampaknya terasa sampai ke distribusi. Ia mencontohkan adanya pembatasan pengangkutan kendaraan listrik melalui moda transportasi tertentu karena aturan yang belum sinkron.
“Ini jelas persoalan komunikasi kebijakan. Kalau antar K/L tidak sinkron, yang dirugikan industri. Distribusi jadi terhambat,” tegasnya.
Menurut Evita, RDPU ini digelar untuk menginventarisasi masalah secara komprehensif. Baik terkait insentif maupun regulasi yang paling mendesak dibutuhkan pelaku usaha.
Ia menegaskan, tujuan besarnya bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar kendaraan listrik, melainkan mendorong Indonesia menjadi pusat ekspor di tingkat regional dan global.
Semua masukan dari asosiasi nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi Komisi VII kepada pemerintah, agar lahir kebijakan yang terpadu untuk mewujudkan industri kendaraan listrik nasional yang mandiri dan berdaya saing.
