Oleh : Saprudin | Dosen STIE-STMIK Jayakarta dan peneliti CESPELS
Rakyat Indonesia baru saja melaksanakan hajatan besar yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang bertujuan memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta memilih para calon anggota legislatif (DPR/DPD/DPRD). Hiruk pikuk masa kampanye telah usai, masyarakat tinggal menunggu hasil keputusan resmi oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang direncanakan akan diumumkan paling lambat tanggal 20 Maret 2024.
Pemilu tahun 2024 ini dinilai cenderung lebih kondusif jika dibandingkan dengan Pemilu pada tahun 2019 silam, dimana keterpecahan masyarakat cukup terlihat. Para kandidat Calon Presidenpun sudah terprediksi jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran dan penetapan Calon Presiden. Hal ini dinilai cukup efektif bagi masyarakat dalam menentukan preferensi pilihan Calon Presidennya. Berbagai program kerja atau janji kampanye yang ditawarkan para Calon Presiden pun turut menjadi topik utama yang dibicarakan para tim suskes maupun simpatisan dalam ruang media sosial dan media masa. Yang tidak kalah menarik adalah adanya beberapa dewan Guru Besar pada kampus-kampus besar di Indonesia yang mendorong pada berbagai pihak untuk menjamin terlaksananya Pemilu dengan damai dan jujur, termasuk mendorong agar para aparatur negara tidak terlibat Pemilu secara praktis.
Kemunculan pernyataan dewan Guru Besar pada kampus-kampus besar di Indonesia menjelang dilaksanakannya Pemilu menjadi suatu fenomena tersendiri. Hal ini sebenarnya dipandang cukup baik dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil dan bersih sebagai salah satu bahan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Peran dunia pendidikan ini memang cukup kental dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial ekonomi, maupun dalam bidang lainnya termasuk dalam bidang politik.
Indonesia sebagai negara berkembang, bahkan yang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Maka pemerintah perlu mempersiapkan berbagai hal yang mendukung pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Era kepemimpinan Presiden Jokowi telah banyak membangun infrastruktur (jalan, bendungan, kawasan ekonomi, dan lain-lain) termasuk pembanguan IKN (Ibu Kota Nusantara). Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembangunan Sumber Daya Masyarakat (SDM) agar menjadi lebih unggul dan siap menghadapi segala resiko perubahan-perubahan yang terjadi pada dunia ini.
Sementara itu, tingkat pendidikan rakyat Indonesia yang mayoritas masih lulusan sekolah menengah (tidak mengenyam pendidikan tinggi), hanya 19% penduduk Indonesia yang lulus dari pendidikan tinggi. Ini dianggap sebagai salah satu tantangan yang dihadapi oleh Presiden baru hasil Pemilu 2024. Jika 20% anggaran APBN dianggap belum mampu meningkatkan pendidikan tinggi masyarakat Indonesia, maka pemerintah perlu mencari cara atau relokasi anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan bangsa Indonesia agar bisa dibuat target setengah dari masyarakat Indonesia adalah lulusan Sarjana. Karena tingkat pendidikan seseorang mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap tingkat ekonomi maupun cara berfikir seseorang. Sehingga diharapkan bangsa Indonesia lebih siap lagi dalam menghadapi perkembangan zaman maupun tantangan-tantangan yang dihadapi dunia saat ini.
