JAKARTA – Ketua Komisi Politik Pengurus Besar HMI MPO, Irfan Maftuh, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lembaga politik, bukan lembaga anti rasuah. Hal tersebut terkait KPK akan mengagendakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk diperiksa mengenai dugaan korupsi yang terjadi ketika Cak Imin menjadi Menteri Kemenaker Periode 2009-2014.
Pemberitahuan KPK, kata Maftuh, bertepatan dengan Rapat Pleno DPP PKB, Jumat (1/9/23) di Surabaya, Jawa Timur untuk menetapkan Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan. Jika dipelajari, sambungnya, kasus tersebut KPK mulai penyelidikan tahun 2012 hingga sekarang sudah berkisar 11 tahun.
“Kami menilai KPK ini semestinya sudah bisa menuntaskan kasus tersebut 2 atau 5 tahun setelah melakukan penyelidikan. Kenapa ketika Cak Imin ditetapkan sebagai Cawapres baru kembali diusut lagi. Ada apa ini?” ujar Irfan Maftuh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/9/23).
Irfan Maftuh menambahkan, pihaknya tetap menghormati KPK sebagai lembaga yang mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi, sambungnya, KPK jangan menjadi lembaga politik yang selalu berbarengan dengan keputusan politik.
“Ini kan masyarakat menjadi heran. Kenapa kok KPK statement bersamaan dengan Cak Imin dijadikan Cawapres,” herannya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009-2014 di era Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY).
“Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red), waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).
Dia menuturkan, opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Cak Imin, namun juga semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.
“Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012.
“Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada tiga orang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi terdiri dari dua aparatur sipil negara (ASN) dan satu pihak swasta. “Iya betul ASN dua dan swasta satu orang,” pungkasnya.
