Polemik P3SRS Delta Cakung: Bukan Sekadar Rebutan Kursi dan Serah Terima Gedung, IPL serta Keselamatan Penghuni Menanti Kejelasan

JAKARTA | MEDIA BELA RAKYAT — Polemik tata kelola Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Delta Cakung, Jakarta Timur, kian meruncing. Persoalan tak lagi sekadar soal kepengurusan, melainkan merentang dari serah terima gedung, transparansi Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), legalitas musyawarah, status pertanahan, hingga fasilitas keselamatan. Di balik dinding apartemen, kepastian hukum, hak penghuni, dan tanggung jawab pengelolaan kini menjadi pertanyaan yang menuntut jawaban.

Kedi, Ketua P3SRS, bersama Yonathan Palulis, S.H., mantan Sekretaris P3SRS, meminta pemerintah turun tangan memeriksa silang berbagai persoalan tersebut. Mereka menyebut pengembang pernah menggugat P3SRS di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun gugatan itu ditolak. Nomor perkara, amar putusan, dan status hukumnya masih perlu diverifikasi. Persoalan serah terima gedung pun disebut belum tuntas lantaran terdapat kondisi bangunan dan fasilitas yang dipersoalkan. Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur kewajiban penyerahan pengelolaan benda, bagian, dan tanah bersama setelah PPPSRS terbentuk (sebuah mandat yang menuntut kejelasan, bukan pembiaran).

Dalam keterangan persnya, Yonathan Palulis, S.H., mantan Sekretaris P3SRS mengatakan, “Status HGB, dokumen pertanahan, serta kewajiban pengembang turut menjadi simpul persoalan. Pihak P3SRS meminta kejelasan atas hak tanah, kedudukan tanah bersama, dan dokumen pembangunan. Seluruhnya perlu ditelaah melalui bukti resmi, sebab kepastian hukum hunian tidak boleh berdiri di atas dokumen yang kabur, apalagi kewajiban yang tak jelas ujung pertanggungjawabannya. Di tengah polemik, penghuni berhak mengetahui apa yang menjadi haknya dan siapa yang bertanggung jawab atas kewajibannya,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Yonathan, “Musyawarah P3SRS periode 2026–2029 juga menyisakan pertanyaan. Agenda 10 November 2026 disebut tertunda karena kehadiran belum memenuhi kuorum berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), sebagaimana disampaikan Ketua Panitia, Asnawi. Terpilihnya Elvi Silviana S. secara aklamasi turut diminta ditelaah, termasuk persyaratan calon dan informasi dugaan rangkap jabatan yang disampaikan Yonathan. Daftar hadir, surat kuasa, penghitungan NPP, undangan, serta berita acara menjadi kunci untuk memastikan legitimasi lahir dari prosedur yang sah, bukan sekadar pengumuman,” tegasnya.

Masih menurut Yonathan, “Transparansi IPL pun tak boleh berhenti sebagai janji di atas kertas. Pemilik dan penghuni berhak mengetahui aliran dana, biaya operasional, pemeliharaan, kontrak pengelola, hingga laporan pertanggungjawaban. Yonathan meminta audit independen agar pengelolaan keuangan dapat diuji secara terbuka. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penelusuran harus berpijak pada bukti; sebab selisih laporan bukan otomatis tindak pidana, tetapi dana warga bukan pula ruang yang kebal dari pemeriksaan,” tuturnya.

Di tengah riuh persoalan organisasi, keluhan fasilitas keselamatan justru menjadi alarm yang tak boleh diabaikan. Hendis, salah seorang penghuni, menyoroti pompa hydrant, sprinkler, smoke detector, pengolahan limbah, lift, hingga fungsi Automatic Rescue Device (ARD). “Ini menyangkut nyawa warga, Pak,” ujarnya. Sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi, lift, dan perangkat penyelamatan membutuhkan pemeriksaan teknis nyata, merujuk pada ketentuan bangunan gedung, termasuk UU Nomor 28 Tahun 2002 beserta perubahannya dan PP Nomor 16 Tahun 2021. Keselamatan bukan bahan kompromi, apalagi sekadar pelengkap administrasi.

Kedi dan Yonathan mendesak Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan melibatkan instansi teknis terkait. Legalitas organisasi, prosedur musyawarah, serah terima gedung, status pertanahan, keuangan IPL, dan fasilitas keselamatan perlu dibuka dalam pemeriksaan yang transparan. Hingga berita ini disusun, berbagai persoalan tersebut masih menunggu konfirmasi pengembang, pengurus baru, panitia musyawarah, dan pemerintah. Sebab apartemen bukan panggung perebutan kursi; ia adalah ruang hidup, tempat hak harus terlindungi, uang dipertanggungjawabkan, dan keselamatan tak boleh dipertaruhkan.
(CP/red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *