Penghargaan menjadi momentum memperkuat agenda transformasi digital nasional. Pemerintah tidak hanya mengejar pemerataan akses internet dan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman di ruang siber
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang berlangsung di Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam mendorong percepatan transformasi digital nasional sekaligus membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, bagi Meutya, transformasi digital tidak semata-mata diukur dari kemajuan teknologi, luasnya jaringan internet, maupun besarnya nilai ekonomi digital. Lebih dari itu, keberhasilan digitalisasi harus tercermin dari kemampuan negara memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tanpa harus menghadapi berbagai risiko yang mengancam keamanan dan kehidupan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya menegaskan bahwa arah transformasi digital Indonesia dibangun melalui tiga pilar utama, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga (T3).
Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka kebijakan Kemkomdigi dalam menjalankan agenda transformasi digital nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Tiga Pilar Transformasi Digital Nasional
Pilar pertama, Terhubung, diarahkan pada pemerataan infrastruktur dan konektivitas digital agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses internet.
Berdasarkan data yang disampaikan Meutya, jaringan 4G telah menjangkau sekitar 276 juta penduduk atau 98,5 persen populasi Indonesia.
Capaian tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur digital sebagai fondasi bagi pemerataan informasi, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan publik, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pilar kedua, Tumbuh, menitikberatkan pada pengembangan ekonomi digital agar kemajuan teknologi mampu menciptakan peluang usaha, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan membuka kesempatan ekonomi baru.
Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai Rp2.100 triliun pada 2026 atau sekitar 40 persen dari total ekonomi digital ASEAN.
Menurut Meutya, pembangunan infrastruktur digital harus menghasilkan manfaat ekonomi dan turut mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Sementara itu, pilar ketiga, Terjaga, menempatkan perlindungan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital.
Ancaman judi online, pornografi, penyebaran hoaks, misinformasi, hingga paparan konten berbahaya terhadap anak menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan serius.
Meutya mengingatkan bahwa pembangunan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi digital tidak akan memiliki arti optimal apabila masyarakat justru tidak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan teknologi.
“Tidak ada keterhubungan atau infrastruktur yang baik dibangun atau juga pertumbuhan ekonomi sebesar apa pun untuk dikejar kalau masyarakatnya tidak terjaga,” ujar Meutya.
Kedaulatan Digital dan Tanggung Jawab Bersama
Dalam pandangan Meutya, tantangan transformasi digital Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Perubahan teknologi yang berlangsung cepat membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pelaku industri, perusahaan platform digital global, hingga masyarakat.
Ia menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap kerja sama internasional dan investasi teknologi. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga kepentingan nasional dan melindungi masyarakat.
“Kita amat terbuka untuk kerja sama global serta investasi. Namun demikian, kedaulatan digital yang tercermin dari bagaimana kita menjaga masyarakat kita dari efek negatif digitalisasi juga sama pentingnya,” tegasnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa kedaulatan digital bukan hanya persoalan penguasaan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kemampuan negara membangun tata kelola ruang digital yang aman, bertanggung jawab, serta menghormati kepentingan masyarakat.
Penghargaan Sekaligus Tantangan ke Depan
Penerimaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026 menjadi momentum bagi Kemkomdigi untuk terus memperkuat pelaksanaan agenda digital nasional.
Penghargaan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa pekerjaan transformasi digital masih membutuhkan kesinambungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
Pemerataan akses internet harus terus diikuti dengan peningkatan literasi digital, penguatan keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap berbagai praktik penyalahgunaan teknologi.
Masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai penerima manfaat utama dari setiap kebijakan digitalisasi, bukan sekadar pengguna teknologi.
Meutya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong transformasi digital Indonesia. Ia menilai kerja sama seluruh ekosistem menjadi kebutuhan karena perkembangan teknologi bergerak sangat cepat dan mencakup hampir seluruh sektor kehidupan.
“Transformasi digital ini amat sangat luas dan sesuatu yang amat sangat cepat. Jadi kerjanya harus berkejar-kejaran, tidak mungkin sendiri, harus dengan seluruh ekosistem,” tandasnya.
Dengan demikian, arah transformasi digital Indonesia ke depan tidak hanya berbicara tentang seberapa cepat masyarakat terkoneksi dengan internet, tetapi juga seberapa besar teknologi mampu meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan ekonomi, dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026 pun menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi sejatinya harus berjalan seiring dengan kemajuan kualitas kehidupan manusia.
