JAKARTA-BELA RAKYAT-Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Namun, perkembangan tersebut dinilai tidak serta merta mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya, situasi ini justru menjadi ujian bagi supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan kedewasaan demokrasi Indonesia.
Pengamat Politik, Media, dan Komunikasi Bela Rakyat Institute, Badi Farman, menegaskan bahwa pengunduran diri pejabat negara tidak boleh hanya dipandang sebagai keputusan politik individual. Setiap proses yang berdampak pada jabatan publik harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, mekanisme hukum, dan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat.
Menurut Badi, persoalan utama yang perlu menjadi perhatian publik bukan sekadar siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden, melainkan bagaimana proses pengunduran diri, penetapan kekosongan jabatan, hingga pengisian posisi tersebut dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan konstitusi.
Pada Kamis (12/11/2026), Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Surat serupa juga disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. MPR selanjutnya akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
Perkembangan ini berlangsung di tengah polemik politik dan ketatanegaraan setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan persyaratan jabatan wakil presiden. Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut pada 12 November 2026 akhirnya dibatalkan setelah pengunduran diri Gibran disampaikan.
Konstitusi Tidak Boleh Kalah oleh Kepentingan Politik
Badi menilai, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bahwa konstitusi merupakan landasan utama dalam setiap proses pergantian kekuasaan. Tidak boleh ada keputusan politik yang melampaui kewenangan lembaga negara ataupun mengabaikan prosedur hukum yang telah ditetapkan.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Menurutnya, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional, bukan berdasarkan keputusan sepihak ataupun kompromi politik di luar aturan.
“Konstitusi tidak boleh diperlakukan sebagai instrumen yang hanya digunakan ketika menguntungkan kepentingan politik tertentu. Justru ketika situasi politik mengalami tekanan, seluruh lembaga negara harus menunjukkan konsistensi dalam menaati konstitusi,” tegas Badi.
Pengunduran Diri Bukan Akhir dari Akuntabilitas
Badi juga mengingatkan agar pengunduran diri tidak serta merta dipandang sebagai penyelesaian seluruh persoalan politik dan hukum yang sebelumnya berkembang.
Ia menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Sementara itu, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Karena itu, usulan HMP dan pengunduran diri merupakan dua persoalan yang harus dibedakan berdasarkan dasar hukum serta mekanisme masing-masing.
“Pengunduran diri tidak boleh otomatis dimaknai sebagai jawaban atas seluruh persoalan yang telah berkembang. Negara tetap harus memastikan bahwa setiap proses memiliki kejelasan hukum, dasar konstitusional, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka,” ujarnya.
Legitimasi Kekuasaan Harus Berdasarkan Hukum
Mengacu pada teori legitimasi legal rasional Max Weber, Badi berpandangan bahwa legitimasi kekuasaan dalam negara modern tidak hanya ditentukan oleh figur yang menduduki jabatan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap aturan dan prosedur hukum.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sangat bergantung pada konsistensi dalam menjalankan kewenangan, menjamin kepastian hukum, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan publik.
Ia menilai pergantian pejabat negara harus menjadi bukti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan berdasarkan konstitusi, bukan semata mata hasil kompromi atau kalkulasi kepentingan politik.
Rakyat Berhak Mendapatkan Penjelasan
Dalam perspektif komunikasi politik, Badi menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah dan lembaga negara. Menurutnya, peristiwa yang menyangkut jabatan wakil presiden merupakan persoalan publik yang membutuhkan penjelasan resmi, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat perlu mengetahui perkembangan proses pengunduran diri, tahapan kelembagaan yang akan ditempuh, serta mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sesuai konstitusi.
“Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi akibat minimnya penjelasan resmi. Dalam negara demokrasi, keterbukaan informasi merupakan bagian dari akuntabilitas kekuasaan. Rakyat bukan sekadar penonton dalam proses politik, melainkan pemegang kedaulatan yang berhak memperoleh informasi yang benar,” kata Badi.
Ia menambahkan, pemerintah dan lembaga negara harus menghindari komunikasi yang menimbulkan ketidakjelasan maupun perbedaan tafsir di tengah masyarakat.
Badi menegaskan, dinamika pengunduran diri Gibran seharusnya menjadi momentum memperkuat supremasi konstitusi, independensi lembaga negara, dan kedewasaan demokrasi, bukan justru memperlebar polarisasi politik.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian orang di dalam jabatan. Demokrasi harus memastikan bahwa kekuasaan tunduk pada konstitusi, hukum berlaku secara adil, dan lembaga negara bekerja secara bertanggung jawab. Pada akhirnya, kepentingan rakyat dan tegaknya konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan figur maupun kelompok politik tertentu,” tutup Badi Farman.
