JAKARTA – BELA RAKYAT – Pelaksanaan seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 menuai sorotan. Munculnya dugaan praktik transaksional yang dikaitkan dengan salah satu peserta bernama Rokan Albarr mendorong Tanjung meminta pemerintah dan DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi.
Tanjung menilai dugaan tersebut tidak boleh diabaikan karena menyangkut integritas sistem penerimaan lembaga pendidikan kedinasan yang seharusnya mengedepankan prinsip meritokrasi, transparansi, dan keadilan.
Ia secara khusus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI mengambil langkah tegas dengan menelusuri indikasi yang berkembang, termasuk mengevaluasi status peserta yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami meminta Kemendagri dan Komisi II DPR RI untuk mendiskualifikasi Saudara Rokan Albarr dalam proses seleksi sekolah IPDN karena ada indikasi transaksional,” ujar Tanjung.
Menurutnya, seleksi IPDN harus benar-benar menjadi ruang kompetisi yang adil bagi seluruh calon praja. Jangan sampai muncul persepsi bahwa kelulusan dapat diperoleh melalui jalur transaksi atau kepentingan tertentu.
Tanjung juga mendesak Rektor IPDN agar tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi internal terhadap dugaan yang menyeret nama peserta tersebut.
“Rektor IPDN harus mengevaluasi peserta yang bernama Saudara Rokan Albarr karena ada indikasi main uang untuk lulus di sekolah IPDN,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Komisi II DPR RI segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dan mendalami persoalan tersebut.
“Kami juga mendesak Komisi II DPR RI untuk segera mengagendakan RDP terkait indikasi tersebut,” kata Tanjung.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap penerimaan calon praja IPDN merupakan hal penting karena lembaga tersebut menjadi salah satu jalur pembentukan kader aparatur pemerintahan di masa mendatang.
Apabila dugaan praktik transaksional terbukti, menurutnya, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka.
Tanjung berharap Kemendagri, Rektor IPDN, dan Komisi II DPR RI dapat memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara profesional serta bebas dari praktik yang mencederai kepercayaan publik.
Baginya, integritas penerimaan calon praja harus dijaga sejak awal. Sebab, kualitas aparatur pemerintahan di masa depan turut ditentukan oleh proses seleksi yang bersih, objektif, dan berkeadilan.
Hingga informasi ini disusun, dugaan yang disampaikan Tanjung tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait. Belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran oleh peserta yang disebutkan.
