JAKARTA | MEDIA BELA RAKYAT — Panggung politik nasional mendadak berguncang. Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kepada awak media, Rabu (11/11/2026) malam. Konfirmasi singkat itu sontak menyedot perhatian publik, terlebih pengunduran diri tersebut muncul di tengah badai persoalan hukum dan polemik pemenuhan persyaratan pendidikan yang menyeret nama orang nomor dua di Republik ini.
Sebelumnya, Selasa (10/11/2026) kemarin, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu dibenarkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika hukum yang berkembang. Informasi berikutnya menyebutkan surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11/2026). Rangkaian peristiwa ini menjadi babak baru yang menuntut penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Gejolak tersebut tidak muncul dari ruang hampa. Pada 6 Oktober 2026 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri setara SLTA sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Pemilu. MK juga menyinggung bahwa dokumen *certificate of attendance* dan dokumen akademik lainnya bukan merupakan bukti kelulusan.
Kendati demikian, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, dan MK menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden.
Tekanan hukum semakin menguat setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, tertanggal 30 Oktober 2026 kemarin, mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut menyatakan objek sengketa tidak sah dan mengabulkan gugatan penggugat.
Dua putusan lembaga peradilan tersebut menjadi catatan serius dalam perjalanan politik nasional. Namun, penting ditegaskan bahwa persoalan keabsahan dokumen pendidikan dan konsekuensi terhadap status jabatan Wakil Presiden merupakan dua ranah hukum yang tidak boleh dicampuradukkan tanpa melalui mekanisme konstitusional.
Di tengah perkembangan tersebut, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI turut bergulir. Sebanyak 120 anggota DPR disebut mengusulkan penggunaan hak tersebut untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden bukanlah keputusan yang dapat dijatuhkan hanya berdasarkan tekanan politik. Prosesnya harus melalui mekanisme konstitusional, termasuk pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum usulan pemberhentian diputuskan oleh MPR. Dengan demikian, hak politik parlemen tetap harus berjalan dalam koridor hukum, bukan menjadi panggung penghakiman tanpa pembuktian.
Sementara itu, apabila pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar ditempuh secara resmi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, publik masih membutuhkan kejelasan mengenai status administratif dan konstitusional pengunduran diri tersebut, termasuk tindak lanjut kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar kursi kekuasaan yang dapat dipertukarkan melalui pernyataan politik, melainkan amanah konstitusi yang melekat pada tanggung jawab kenegaraan.
Kini, sejarah sedang menguji kedewasaan demokrasi Indonesia. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang bertahan atau siapa yang meninggalkan kekuasaan, melainkan sejauh mana hukum berdiri tegak tanpa pandang nama, darah, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Rakyat berhak memperoleh kejelasan, negara wajib memberikan kepastian, dan setiap pejabat publik harus mempertanggungjawabkan kedudukannya berdasarkan konstitusi. Sebab, dalam negara hukum, kekuasaan boleh berganti, jabatan boleh ditinggalkan, tetapi kebenaran tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan kepentingan politik. Ketika hukum mengetuk pintu kekuasaan, tidak seorang pun boleh merasa terlalu tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.
(CP/red)
