JAKARTA – BELA RAKYAT – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan aksi Women’s March yang diwarnai orasi dan pengibaran bendera LGBT. MUI menilai penyandingan simbol LGBT dengan bendera Palestina dalam aksi tersebut telah mengaburkan substansi perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, yang menegaskan bahwa perjuangan membela kemerdekaan Palestina tidak seharusnya dimanfaatkan untuk membawa agenda lain yang berbeda.
Dikutip dari MUI Digital, Selasa (10/11/2026), Kiai Cholil menyebut pembentangan bendera LGBT yang disandingkan dengan bendera Palestina telah menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
Menurutnya, solidaritas terhadap Palestina merupakan perjuangan kemanusiaan yang harus dijaga fokus dan substansinya. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, kata dia, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesahkan atau menoleransi LGBT di Indonesia.
Kiai Cholil menegaskan bahwa dukungan terhadap rakyat Palestina harus ditempatkan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak kemerdekaan suatu bangsa, bukan dicampuradukkan dengan kepentingan maupun kampanye mengenai penerimaan hubungan sesama jenis.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11/2026), ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia merujuk pada prinsip hukum nasional yang mengatur perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, norma agama dan ketentuan hukum Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Kiai Cholil juga menyoroti hubungan antara kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negara dengan penerimaan terhadap perilaku tertentu. Menurutnya, perlindungan terhadap setiap warga negara tidak serta-merta berarti memberikan pengesahan terhadap seluruh pandangan atau perilaku yang bertentangan dengan norma agama.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkewajiban melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi dalam menjalankan hak-hak yang dijamin hukum. Namun, perlindungan tersebut, menurut pandangannya, perlu dibedakan dari pemberian legitimasi terhadap suatu perilaku.
Lebih lanjut, Kiai Cholil mengajak masyarakat dan lembaga keagamaan untuk bersikap tegas dalam menyampaikan pandangan berdasarkan keyakinan dan prinsip keagamaan masing-masing.
Pernyataan MUI tersebut sekaligus menegaskan bahwa isu kemerdekaan Palestina dan perdebatan mengenai LGBT merupakan dua persoalan yang memiliki konteks berbeda. Solidaritas terhadap Palestina, menurut MUI, harus tetap berorientasi pada perjuangan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Di tengah beragamnya pandangan masyarakat, dinamika aksi Women’s March juga menjadi pengingat pentingnya menjaga ruang demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta menghormati perbedaan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
MUI berharap dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina tidak kehilangan arah dan terus menjadi kekuatan solidaritas kemanusiaan. Perjuangan membela hak kemerdekaan rakyat Palestina dinilai harus tetap menjadi perhatian bersama tanpa mencampuradukkannya dengan agenda lain yang menjadi perdebatan di dalam negeri.
