JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi pemadaman terpadu, pengerahan personel dan peralatan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
Dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan karhutla yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Rabu (14/10/2026), pemerintah menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, aparat keamanan, pemerintah daerah, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat.
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah penurunan jumlah titik panas. Berdasarkan paparan Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas pada 13 Oktober 2026 tercatat sebanyak 244 titik, turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober 2026. Penurunan tersebut mencapai sekitar 77,5 persen dalam kurun waktu 24 jam.
Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah mengingatkan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir. Sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan intensif, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, sementara kebakaran di kawasan konservasi juga menjadi perhatian khusus.
Kemenko Polkam Tekankan Sinergi dan Penegakan Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menyampaikan bahwa upaya penanggulangan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari percepatan pemadaman, penguatan pencegahan, hingga perlindungan kawasan konservasi.
“Penanganan karhutla harus dilaksanakan secara optimal melalui koordinasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Kita harus memastikan upaya pemadaman dan pencegahan berjalan beriringan agar kebakaran tidak semakin meluas,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
“Kami mengapresiasi seluruh personel dan pihak yang telah bekerja di lapangan, termasuk BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, dan tenaga kesehatan. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” pungkasnya.
BNPB Optimalkan Pemadaman Darat dan Udara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengoptimalkan operasi pemadaman melalui pengerahan personel dan peralatan di darat, disertai dukungan udara sesuai kondisi cuaca dan jarak pandang.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton Pandjaitan, menjelaskan bahwa lebih dari 80 persen wilayah yang ditangani dilaporkan memiliki dukungan personel dan peralatan yang memadai. Capaian pemadaman pada lahan terbakar baru juga disebut rata-rata telah melampaui 80 persen.
“Operasi penanganan karhutla terus kami optimalkan melalui pengerahan personel dan peralatan sesuai kebutuhan di lapangan. Operasi darat tetap menjadi prioritas untuk menjangkau titik api, melakukan pemadaman, dan memastikan proses pendinginan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Berton juga mengingatkan bahwa kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meskipun api di permukaan terlihat padam.
“Pada lahan gambut, api bisa bertahan di bawah permukaan dan berpotensi menyala kembali. Karena itu, pemantauan dan pendinginan harus terus dilakukan. Dukungan udara melalui water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca juga disesuaikan dengan kondisi cuaca serta jarak pandang,” paparnya.
BNPB menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Kementerian Kehutanan Perkuat Operasi di Wilayah Prioritas
Kementerian Kehutanan terus memperkuat operasi pengendalian karhutla, terutama di provinsi prioritas yang masih mengalami peningkatan titik panas.
Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, memaparkan bahwa selama periode 17-30 September 2026 tercatat 9.080 titik panas, dengan rata-rata 649 titik per hari. Sementara itu, pada periode 1-13 Oktober 2026 tercatat 7.519 titik panas.
Pada 13 Oktober, jumlah titik panas nasional turun menjadi 244 titik dari sebelumnya 1.085 titik. Namun, Sumatera Selatan masih menjadi perhatian karena mengalami peningkatan titik panas.
“Penurunan jumlah titik panas secara nasional merupakan perkembangan yang perlu terus dijaga. Namun, kita tidak boleh lengah karena masih ada wilayah yang membutuhkan penanganan intensif, terutama Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Ristianto menjelaskan, sejak Januari 2026 telah dilaksanakan 6.515 operasi pemadaman di enam provinsi prioritas. Sebanyak 1.419 personel Manggala Agni juga telah dikerahkan untuk mendukung pengendalian kebakaran.
“Penanganan karhutla dilakukan melalui penguatan operasi darat dan udara serta pengerahan personel sesuai kondisi di lapangan. Kami juga terus memperkuat koordinasi untuk memastikan wilayah yang masih mengalami kebakaran mendapatkan dukungan yang diperlukan,” imbuhnya.
Selain pemadaman, Kementerian Kehutanan turut memperhatikan keselamatan satwa liar yang terdampak kebakaran. Hingga 8 Oktober 2026, tercatat 232 individu satwa telah diselamatkan, termasuk 71 orangutan.
“Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam masyarakat, tetapi juga merusak habitat dan membahayakan satwa liar. Karena itu, penyelamatan satwa harus dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian agar proses penanganannya aman dan sesuai prosedur,” jelasnya.
Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah terus memperkuat pengerahan personel dan dukungan lintas instansi untuk mempercepat penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup Ingatkan Bahaya Kabut Asap
Dampak karhutla terhadap kualitas udara menjadi perhatian serius pemerintah. Peningkatan konsentrasi partikel halus PM2.5 menyebabkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Nixon Pakpahan, mengingatkan bahwa kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan.
“Kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak karhutla menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai. Paparan partikel halus PM2.5 dapat berdampak terhadap kesehatan, sehingga masyarakat perlu memperhatikan informasi kualitas udara dan mengambil langkah perlindungan sesuai kondisi di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Pemantauan kualitas udara juga perlu terus dilakukan untuk membantu pemerintah menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kami mengimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya. Perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Kementerian Kesehatan Perkuat Perlindungan Masyarakat
Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya kesiapsiagaan layanan kesehatan untuk menangani dampak kabut asap akibat karhutla.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Then Suyanti, menyampaikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan pos pelayanan kesehatan, perlu tetap siap memberikan layanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar, serta menjaga kondisi udara di dalam rumah agar paparan asap dapat dikurangi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan memantau kondisi kesehatan, terutama pada kelompok rentan. Apabila mengalami gejala gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan memburuk, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan.
“Jangan mengabaikan keluhan kesehatan akibat paparan asap. Jika muncul gangguan pernapasan atau gejala yang semakin berat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat,” imbuhnya.
Kementerian Kesehatan terus mendorong sosialisasi dan kesiapsiagaan layanan kesehatan di daerah terdampak sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kesehatan masyarakat.
BMKG Ingatkan El Nino dan Kemunduran Musim Hujan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa kondisi iklim masih menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan karhutla.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Radjab, menjelaskan bahwa fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Selain itu, awal musim hujan 2026/2027 diperkirakan mengalami kemunduran di sekitar 61,08 persen luas daratan Indonesia dibandingkan rata-rata klimatologisnya.
“Kondisi iklim perlu terus dipantau karena fenomena El Nino masih berlangsung dan berpengaruh terhadap pola curah hujan di sejumlah wilayah. Awal musim hujan yang mengalami kemunduran juga perlu menjadi perhatian dalam menentukan langkah mitigasi karhutla,” paparnya.
Fachry menyampaikan bahwa sebagian wilayah Sumatera serta Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan pada November. Sementara itu, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan pada Desember.
“Pemantauan cuaca dilakukan secara berkelanjutan untuk melihat peluang hujan dan mendukung penentuan langkah penanganan di lapangan. Operasi Modifikasi Cuaca juga perlu disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah sasaran,” jelasnya.
BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar tetap waspada terhadap kekeringan di sejumlah wilayah serta mempersiapkan langkah mitigasi menghadapi perubahan kondisi cuaca.
Bareskrim Polri Tegaskan Penindakan terhadap Pelaku Karhutla
Penegakan hukum menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pemerintah menekan kejadian karhutla. Bareskrim Polri menyatakan bahwa penanganan perkara dilakukan terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan individu maupun korporasi, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol. Pipit Subiyanto, menyampaikan bahwa hingga 13 Oktober 2026 tercatat 273 laporan polisi terkait karhutla di 12 Polda. Dalam penanganan perkara tersebut, tercatat 223 tersangka perorangan dengan luas lahan terbakar yang dilaporkan mencapai 5.157,89 hektare.
“Penegakan hukum terhadap kasus karhutla terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan secara terpadu. Pembukaan lahan dengan cara membakar bukanlah tindakan tanpa konsekuensi karena dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Pipit menambahkan, penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.
“Setiap perkara ditangani berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta alat bukti yang diperoleh. Penegakan hukum diharapkan memberikan efek jera dan menjadi peringatan agar praktik pembakaran hutan dan lahan tidak terus berulang,” ujarnya.
Dalam pemaparan juga disampaikan data penanganan perkara korporasi. Namun, rincian jumlah laporan, luas lahan, dan status tersangka korporasi perlu dicocokkan kembali dengan materi resmi sebelum dipublikasikan untuk memastikan kesesuaian data.
Pemerintah Ajak Masyarakat Cegah Karhutla dengan Tidak Membakar Lahan
Menutup konferensi pers, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan kebakaran, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta turut berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak hanya petugas di lapangan, tetapi juga masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Karhutla tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam habitat satwa liar, tetapi juga berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.
“Kami mengimbau masyarakat khususnya di wilayah rawan kebakaran, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Risikonya sangat besar, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Selain itu, ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Karena itu, upaya pencegahan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegas Honi.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan langkah pencegahan dan pemadaman, serta memastikan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, mencegah meluasnya kebakaran, dan menjaga kelestarian lingkungan.
