DENPASAR – BELA RAKYAT – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai memberikan respons terbuka mengenai dinamika perombakan Kabinet Merah Putih. Di tengah isu reshuffle yang berkembang, Pigai menegaskan bahwa dirinya sejak awal tidak pernah mengejar jabatan pemerintahan.
Pigai mengatakan perjalanan kariernya hingga menduduki posisi Menteri HAM merupakan sesuatu yang tidak pernah direncanakannya. Ia mengaku cita-cita awalnya justru sederhana, yakni menjadi aktivis yang konsisten memperjuangkan keadilan dan hak masyarakat.
“Saya tuh tulus. Saya, mimpi saya cuma aktivis kok, enggak pernah mimpi lebih tinggi. Tiba-tiba jadi pimpinan Komnas HAM, tiba-tiba jadi Menteri HAM,” ujar Pigai saat menghadiri Bali-Timor Leste Business Forum di Denpasar, Bali, Jumat (2/10/2026).
Tidak Mempermasalahkan Jika Diganti
Terkait kemungkinan dirinya terkena reshuffle, Pigai menyatakan tidak ingin mempermasalahkan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, jabatan merupakan amanah yang dapat diberikan maupun diakhiri oleh Presiden. Karena itu, dirinya memilih untuk tetap menjalankan tugas selama masih dipercaya memegang tanggung jawab sebagai Menteri HAM.
Pigai bahkan menyebut pergantian jabatan di tengah pelaksanaan tugas negara bukan sesuatu yang perlu dipandang sebagai persoalan pribadi.
Ia justru menilai ada kehormatan tersendiri apabila seorang pejabat masih menjalankan tugas negara ketika keputusan mengenai pergantian jabatan dilakukan.
Tetap Hadiri Forum Indonesia-Timor Leste
Sikap tersebut terlihat dari keputusan Pigai untuk tetap menghadiri Bali-Timor Leste Business Forum di kawasan ekonomi khusus (KEK) Kura-Kura Sanur, Denpasar.
Pigai mengatakan kehadirannya bukan sekadar menjalankan agenda kementerian, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap Timor Leste yang dipandang sebagai negara sahabat dan memiliki hubungan persaudaraan dengan Indonesia.
Ia mengaku sebelumnya mendapat informasi mengenai agenda forum tersebut melalui Anggota DPD RI perwakilan Bali Arya Wedakarna.
Setelah mempertimbangkan situasi politik di Jakarta, Pigai akhirnya memilih tetap datang ke Bali dan menjalankan agenda yang telah dijadwalkan.
“Saya mikir, kalau saya diganti oleh Bapak Presiden pada saat saya melaksanakan tugas, itu lebih terhormat,” katanya.
Dari Aktivis hingga Memimpin Komnas HAM
Perjalanan Pigai menuju pemerintahan memang tidak terlepas dari rekam jejaknya di bidang aktivisme dan hak asasi manusia.
Ia mengaku tidak pernah membayangkan akan berada dalam posisi strategis seperti pimpinan Komnas HAM, apalagi kemudian dipercaya menjadi Menteri HAM.
Karena itu, dinamika jabatan pemerintahan tidak ingin dilihatnya sebagai tujuan utama dalam perjalanan hidupnya.
Bagi Pigai, kesempatan menduduki jabatan publik merupakan bagian dari perjalanan pengabdian yang datang di luar perkiraan awalnya.
Menempatkan Tugas di Atas Kepentingan Pribadi
Pigai juga mengatakan dirinya sengaja mengesampingkan dinamika politik yang berlangsung di Jakarta ketika sejumlah menteri mengalami pergantian.
Ia memilih tetap berada di Bali untuk menjalankan agenda yang menurutnya memiliki arti penting dalam membangun hubungan Indonesia dan Timor Leste.
“Makanya karena saya tulus, saya mengesampingkan situasi kemarin di Jakarta ketika 17 orang di-reshuffle. Saya memutuskan ke sini. Sekaligus menghormati Timor Leste sebagai saudara,” ujar Pigai.
Sikap tersebut memperlihatkan bagaimana Pigai memandang jabatan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan selama kepercayaan tersebut masih diberikan.
Di tengah dinamika reshuffle Kabinet Merah Putih, ia memilih menegaskan kembali identitasnya sebagai seorang aktivis HAM yang kemudian mendapat kesempatan mengemban tugas negara.
Dengan demikian, bagi Pigai, kemungkinan perubahan jabatan tidak mengubah komitmennya untuk tetap memperjuangkan nilai keadilan dan hak asasi manusia.
