JAKARTA – BELA RAKYAT – Tokoh pemuda Kepulauan Seribu, Fahry Lay, menyatakan dukungannya terhadap Transjakarta dalam rencana penguatan layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu. Menurutnya, rencana tersebut harus dilihat dari kebutuhan nyata masyarakat pulau yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas, layanan, keselamatan, dan keterjangkauan transportasi.
“Jangan hanya bicara siapa yang mengelola. Kita juga harus melihat kondisi warga pulau. Konektivitas masih terbatas, layanan perlu diperkuat, aspek keselamatan harus ditingkatkan, dan biaya transportasi juga harus diperhatikan,” ujar Fahry.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah untuk membenahi kondisi tersebut patut didukung sekaligus dikawal. Penggunaan APBD, kata Fahry, harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
“Kalau pemerintah punya keberpihakan untuk membenahi transportasi warga pulau, tentu harus kita dukung. Tetapi APBD tetap harus diawasi agar benar-benar menghasilkan pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.
Fahry juga menyoroti langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di New York. Dalam rangkaian U20 Mayors Summit 2026 dan forum Heat Roundtable, Pramono memaparkan perkembangan transportasi publik Jakarta di hadapan forum internasional, termasuk integrasi MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek dan kereta komuter yang disebut telah mencapai sekitar 93 persen.
“Mas Pram sudah membawa cerita tentang kemajuan transportasi Jakarta ke panggung dunia di New York. Ini menunjukkan bahwa transportasi menjadi bagian penting dari pembangunan Jakarta. Jangan sampai ketika bicara konektivitas Jakarta, Kepulauan Seribu justru tertinggal,” kata Fahry.
Ia menilai pengalaman dan perkembangan Transjakarta dapat menjadi modal untuk mengembangkan transportasi multimoda, termasuk menghubungkan transportasi darat dengan layanan kapal penumpang menuju dan antarpulau.
“Transjakarta sudah teruji. Pengalamannya mengelola transportasi publik dalam skala besar bisa menjadi modal. Tentu harus disesuaikan dengan karakter transportasi laut dan kebutuhan masyarakat pulau,” ujarnya.
Fahry juga menegaskan bahwa rencana tersebut perlu dipahami sebagai penguatan pengelolaan layanan, bukan semata-mata persoalan pengambilalihan aset. Ia berpandangan pemisahan fungsi regulator dan operator dapat memperjelas tata kelola: pemerintah melalui Dishub menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan, sementara Transjakarta menjalankan fungsi operasional sesuai penugasan dan aturan yang berlaku.
“Regulator tetap harus kuat mengawasi, operator harus profesional menjalankan layanan. Dengan fungsi yang jelas, masyarakat juga lebih mudah mengawasi dan meminta pertanggungjawaban,” katanya.
Meski mendukung Transjakarta, Fahry menegaskan masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi. Ia mengajak pemerintah, Transjakarta, operator kapal, DPRD, tokoh masyarakat dan warga Kepulauan Seribu duduk bersama.
“Saya mendukung Transjakarta karena saya ingin ada perbaikan layanan, bukan berarti tanpa pengawasan. Kalau ada kekurangan, kritik dan perbaiki. Kalau ada kekhawatiran, mari dibicarakan secara terbuka,” ujarnya.
“Jangan halangi langkah gubernur untuk membenahi transportasi. Dukung programnya, kawal APBD-nya, awasi pelaksanaannya, dan pastikan konektivitas yang dibanggakan Jakarta di mata dunia juga benar-benar dirasakan warga Kepulauan Seribu,” pungkas Fahry.
