JAKARTA: BELA RAKYAT – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Sardy Wahab mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah tidak boleh hanya terserap pada program administratif, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Sardy dalam rapat pembahasan RKPD 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi D DPRD DKI Jakarta. Dalam forum itu, ia menekankan bahwa sejumlah persoalan klasik seperti banjir, kualitas sungai, ruang terbuka hijau, hingga akses jalan strategis masih membutuhkan perhatian serius.
Normalisasi Kali Ciliwung Dinilai Tak Bisa Lagi Ditunda
Salah satu isu utama yang disoroti Sardy adalah lambatnya normalisasi Kali Ciliwung akibat persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperbesar risiko banjir ketika musim hujan kembali datang.
Ia meminta Dinas Sumber Daya Air segera mencari solusi konkret agar proses pembebasan lahan tidak terus menjadi hambatan pembangunan.
“Jakarta sebentar lagi memasuki musim hujan. Kalau memang masih ada kendala pembebasan lahan, harus segera dicarikan solusinya agar program normalisasi bisa berjalan,” ujar Sardy kepada wartawan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai penyelesaian persoalan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan keberanian pemerintah menyelesaikan berbagai hambatan administratif yang selama ini memperlambat proyek strategis.
Soroti Kualitas Air Sungai yang Masih Keruh dan Berbau
Dalam rapat tersebut, Sardy juga menyinggung kondisi sejumlah sungai yang telah ditata namun kualitas airnya masih jauh dari harapan masyarakat.
Menurutnya, penataan fisik tanpa peningkatan kualitas air tidak akan memberikan manfaat optimal bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.
“Saya kira banyak ahli yang bisa dilibatkan agar kualitas air sungai menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan bau,” katanya.
Ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan akademisi maupun tenaga ahli lingkungan agar pengelolaan sungai dilakukan secara berkelanjutan.
Keselamatan Pengunjung Taman Jadi Perhatian
Selain persoalan banjir, Sardy memberikan perhatian terhadap fasilitas ruang terbuka hijau (RTH). Ia meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota meningkatkan standar keamanan seluruh taman kota.
Menurutnya, setiap taman perlu dilengkapi pagar pengaman, kamera pengawas (CCTV), pencahayaan yang memadai serta rambu-rambu keselamatan agar masyarakat, khususnya anak-anak, dapat beraktivitas dengan aman.
“Keselamatan pengunjung, terutama anak-anak, harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai fasilitas publik justru membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan ruang hijau harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara agar manfaat ekologis maupun sosial dapat dirasakan seluruh warga.
Infrastruktur Rorotan Dinilai Mendesak
Perhatian lain yang disampaikan Sardy adalah pembangunan akses jalan menuju kawasan Rorotan yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Menurutnya, pembangunan jalan tersebut memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi sampah menuju fasilitas pengolahan.
Ia mempertanyakan lambatnya realisasi pembangunan meski sebagian lahan telah dibebaskan pemerintah.
“Tanah sudah dibebaskan, tetapi jalannya belum juga dibangun. Padahal akses itu sangat penting agar truk sampah bisa keluar masuk dengan lancar. Persoalan pembebasan lahan harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Sardy mengingatkan bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur tersebut dapat berdampak pada efektivitas sistem pengelolaan sampah Jakarta yang setiap hari menangani ribuan ton sampah.
Anggaran Harus Berorientasi pada Kepentingan Publik
Dalam pandangan Sardy, RKPD merupakan dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan daerah sehingga penyusunannya harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
Ia berharap seluruh masukan Komisi D DPRD DKI Jakarta menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta agar anggaran 2026 benar-benar difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar, mulai dari pengendalian banjir, peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan ruang publik yang aman, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
“Program pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itulah tujuan utama penggunaan anggaran daerah,” pungkasnya.
