JAKARTA – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum mereda, pemerintah mulai memasang fondasi besar untuk arah pembangunan nasional tahun 2027. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi sinyal bahwa Indonesia bersiap menghadapi periode penuh tekanan dengan strategi fiskal yang lebih agresif namun tetap terukur.
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menilai arah kebijakan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan momentum pembangunan nasional.
Menurut Bamsoet, pemerintah tidak sedang menyusun APBN biasa. RAPBN 2027 dinilai sebagai instrumen pertahanan ekonomi negara menghadapi ancaman perlambatan global, konflik geopolitik, perang dagang, hingga tekanan suku bunga internasional yang masih tinggi.
“Kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027 memperlihatkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Di Balik Optimisme, Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. Namun di saat yang sama, ekonomi dunia justru masih dibayangi perlambatan.
Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya bergerak di sekitar 3 persen. Konflik geopolitik di Timur Tengah, ketegangan dagang antarnegara besar, serta volatilitas harga energi menjadi faktor yang terus menekan stabilitas ekonomi internasional.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah Indonesia justru memilih memperbesar ambisi pertumbuhan nasional.
Langkah tersebut memunculkan dua sisi pandangan. Di satu sisi, target tinggi dianggap penting untuk mendorong optimisme pasar dan mempercepat pembangunan. Namun di sisi lain, target tersebut menjadi tantangan besar apabila tidak diikuti percepatan investasi, reformasi industri, dan penciptaan lapangan kerja.
Bamsoet menilai pemerintah sadar penuh terhadap risiko global tersebut. Karena itu, desain fiskal 2027 tetap dibuat hati-hati dengan target defisit APBN di kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB.
“Pemerintah sangat tepat menjaga defisit tetap terkendali. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia menghadapi berbagai tekanan global,” kata Bamsoet.
Hilirisasi Jadi Senjata Utama Pemerintah
Di balik target pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah terlihat semakin bergantung pada strategi hilirisasi industri nasional.
Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan hilirisasi terutama di sektor mineral berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan seperti nikel, stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik.
Indonesia kini menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dunia. Pemerintah berharap efek hilirisasi tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industrialisasi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja besar-besaran.
Selain hilirisasi, ekonomi digital juga diproyeksikan menjadi motor baru pertumbuhan nasional. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan melampaui US$130 miliar dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Namun investigasi terhadap tantangan sektor digital menunjukkan masih adanya persoalan serius, mulai dari ketimpangan infrastruktur internet, rendahnya kualitas SDM digital, hingga ancaman serangan siber yang terus meningkat.
Karena itu, keberhasilan target ekonomi 2027 dinilai tidak cukup hanya mengandalkan angka investasi, tetapi juga kesiapan sistem nasional menghadapi perubahan ekonomi global berbasis teknologi.
APBN Diproyeksikan Jadi Tameng Sosial
Selain mengejar pertumbuhan, pemerintah juga mulai menempatkan APBN sebagai alat perlindungan sosial menghadapi tekanan ekonomi dunia.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun hingga 6 persen, pengangguran ditekan ke level 4,30 hingga 4,87 persen, serta rasio ketimpangan atau gini ratio membaik pada 2027.
Target tersebut menjadi penting karena tekanan inflasi pangan dan kenaikan biaya hidup masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Bamsoet, pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apabila tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Ketika kemiskinan turun, pengangguran berkurang, dan lapangan kerja formal meningkat, di situlah keberhasilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Bamsoet.
Ketahanan Energi dan Pangan Jadi Alarm Baru
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah juga mulai memberi perhatian besar terhadap isu ketahanan energi dan pangan nasional.
Dalam rancangan APBN 2027, target lifting minyak mentah dipatok sebesar 602 hingga 615 ribu barel per hari. Sementara lifting gas bumi ditargetkan mencapai 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Target tersebut dinilai tidak mudah tercapai mengingat sektor energi nasional masih menghadapi persoalan investasi, penurunan produksi sumur tua, hingga ketergantungan impor energi.
Bamsoet menilai ketahanan energi akan menjadi salah satu penentu kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan.
“Ketahanan ekonomi bangsa hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri,” tegasnya.
Ujian Besar Pemerintahan Prabowo Dimulai
KEM-PPKF 2027 menjadi salah satu dokumen ekonomi paling strategis bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Di atas kertas, pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, perlindungan sosial, dan kemandirian nasional.
Namun tantangan sesungguhnya baru akan dimulai ketika seluruh target tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan nyata di lapangan.
Di tengah tekanan ekonomi dunia yang belum stabil, RAPBN 2027 bukan hanya soal angka pendapatan dan belanja negara. Ia menjadi ujian besar apakah Indonesia benar-benar mampu keluar dari jebakan pertumbuhan stagnan dan membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat untuk jangka panjang.
