JAKARTA – Pemerintah mulai memperketat tekanan terhadap platform digital global yang selama ini dinilai belum serius menangani berbagai konten berbahaya di Indonesia. Di balik derasnya pertumbuhan ekonomi digital nasional, tersimpan persoalan besar yang perlahan menjadi ancaman sosial, lemahnya pengawasan ruang siber oleh perusahaan teknologi raksasa dunia.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid secara terbuka mempertanyakan transparansi perusahaan platform dalam melakukan moderasi konten di Indonesia. Pemerintah menilai selama ini platform hanya menyampaikan laporan normatif tanpa membuka kapasitas nyata pengawasan mereka.
“Indonesia ini pasar besar. Jangan hanya mengambil keuntungan ekonominya, tapi pengawasannya minim,” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Sorotan pemerintah bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang digital Indonesia dibanjiri berbagai konten berisiko tinggi mulai dari judi online, penipuan digital, deepfake pornografi, hoaks kesehatan, hingga propaganda manipulatif berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Di balik kemajuan teknologi, muncul pertanyaan besar: apakah platform global benar-benar memiliki sistem yang memadai untuk melindungi pengguna Indonesia?
Pengawasan yang Dinilai “Gelap”
Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa hingga kini sebagian platform besar belum mampu menjelaskan secara rinci jumlah moderator konten khusus Indonesia, mekanisme pengawasan bahasa lokal, maupun sistem respons cepat terhadap laporan pemerintah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah minimnya transparansi terkait sumber daya manusia pengawasan konten.
“Kita minta penjelasan berapa banyak moderator mereka untuk Indonesia, bagaimana sistemnya bekerja, dan seberapa cepat mereka merespons laporan. Tapi banyak yang belum bisa menjelaskan secara detail,” kata Meutya.
Kondisi ini dianggap berbahaya mengingat Indonesia memiliki lebih dari ratusan juta pengguna internet aktif dengan lalu lintas digital yang sangat tinggi setiap hari. Ironisnya, menurut pemerintah, tingkat kepatuhan platform terhadap permintaan take down konten bermasalah baru berada di kisaran 20 persen.
Artinya, sebagian besar laporan pemerintah terkait konten berbahaya belum segera ditindaklanjuti.
Judi Online hingga Deepfake Meningkat
Dalam patroli siber yang dilakukan pemerintah bersama sejumlah lembaga, ditemukan pola penyebaran konten berbahaya yang semakin kompleks dan terorganisir.
Konten judi online misalnya, kini tidak lagi tampil terang-terangan. Banyak operator memanfaatkan akun media sosial biasa, tautan tersembunyi, bahkan menyusup lewat siaran langsung dan konten hiburan untuk menjaring korban baru.
Sementara itu, ancaman deepfake pornografi juga meningkat drastis. Teknologi AI digunakan untuk memanipulasi wajah seseorang ke dalam video atau gambar vulgar tanpa persetujuan korban. Praktik ini banyak menyerang perempuan dan anak muda.
Tak hanya itu, hoaks kesehatan dan penipuan digital juga terus berkembang dengan pola yang semakin sulit dideteksi. Pelaku memanfaatkan algoritma platform untuk memperluas jangkauan informasi palsu secara masif dalam waktu singkat.
Sejumlah pengamat siber menilai platform global selama ini terlalu bergantung pada sistem otomatis berbasis AI tanpa memperkuat moderator manusia yang memahami konteks lokal Indonesia.
Akibatnya, banyak konten berbahaya lolos dari pengawasan atau terlambat ditindak.
Wacana Kantor Perwakilan di Indonesia
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah kini mempertimbangkan regulasi baru yang mewajibkan platform digital global memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia.
Kebijakan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki jalur komunikasi yang lebih cepat dalam situasi darurat digital, termasuk ketika terjadi penyebaran masif hoaks, eksploitasi anak, hingga ancaman keamanan nasional.
“Kalau semua keputusan harus menunggu kantor pusat di luar negeri, penanganannya menjadi lambat. Padahal ruang digital bergerak dalam hitungan menit,” ungkap Meutya.
Selama ini, banyak koordinasi dengan platform dilakukan lintas negara sehingga proses penanganan konten kerap memakan waktu panjang. Pemerintah menilai keberadaan kantor perwakilan di Indonesia akan mempercepat proses pengawasan sekaligus memperkuat tanggung jawab hukum platform.
Indonesia Bukan Sekadar Pasar
Tekanan pemerintah terhadap platform digital global mencerminkan perubahan sikap negara terhadap dominasi perusahaan teknologi internasional.
Indonesia yang selama ini dikenal sebagai salah satu pasar internet terbesar di Asia Tenggara mulai menuntut perlakuan yang lebih setara: bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai wilayah yang harus mendapat perlindungan digital serius.
Di tengah percepatan transformasi digital nasional, pemerintah menilai keamanan ruang siber kini bukan lagi isu teknis semata, melainkan menyangkut perlindungan masyarakat, stabilitas sosial, hingga masa depan generasi muda Indonesia.
“Ruang digital tidak boleh menjadi wilayah tanpa pengawasan. Negara harus hadir melindungi masyarakat,” tegas Meutya.
Dengan ancaman digital yang terus berkembang, pertarungan berikutnya tampaknya bukan lagi soal siapa yang paling besar di internet, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab menjaga ruang digital tetap aman.
