JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi besar-besaran dalam tata kelola pekerja migran Indonesia dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kompetensi, dan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran.
Komitmen tersebut disampaikan Mukhtarudin saat menerima audiensi pimpinan redaksi KompasTV di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata mengejar kuantitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri, melainkan memastikan pekerja migran Indonesia memiliki keterampilan tinggi sehingga mampu bersaing secara global.
Menurut Mukhtarudin, perubahan paradigma ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjawab tantangan global sekaligus mengurangi berbagai persoalan yang selama ini banyak terjadi di sektor informal. Ia menilai pekerja migran yang memiliki kompetensi dan keterampilan khusus akan lebih mudah mendapatkan perlindungan, akses kerja yang layak, serta penghargaan profesional di negara tujuan.
“Energi kita itu 60 persen untuk perlindungan dan 40 persen untuk penempatan. Kita lebih baik menempatkan dalam jumlah yang mungkin tidak meledak secara kuantitas, tetapi kualitasnya baik atau skilled worker,” ujar Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, selama ini Indonesia memiliki peluang kerja luar negeri yang sangat besar. Namun, keterbatasan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan pasar global.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOPMI), peluang kerja di berbagai negara mencapai ratusan ribu posisi setiap tahunnya. Akan tetapi, Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan tersebut.
“Data SISKOPMI menunjukkan peluang kerja luar negeri mencapai ratusan ribu. Namun suplai tenaga kerja kita baru mampu memenuhi sekitar 20 persen karena kendala kompetensi,” jelasnya.
Mukhtarudin menilai kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan SDM pekerja migran yang unggul. Karena itu, Kementerian P2MI kini memperkuat berbagai program pelatihan dan pembinaan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, serta kesiapan mental calon pekerja migran.
Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menggencarkan rebranding pekerja migran Indonesia agar tidak lagi dipandang identik dengan pekerjaan domestik semata. Mukhtarudin ingin menghadirkan citra baru pekerja migran Indonesia sebagai tenaga profesional yang mampu bekerja di sektor-sektor strategis dunia.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja global di bidang industri modern seperti engineering, manufaktur berteknologi tinggi, kesehatan, hingga industri dirgantara. Karena itu, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi kunci utama dalam menciptakan tenaga kerja migran yang kompetitif.
“Kita ingin pekerja migran Indonesia dikenal sebagai tenaga profesional yang membanggakan bangsa, bukan hanya pekerja domestik. Kita punya peluang besar masuk ke sektor-sektor strategis dunia,” katanya.
Mukhtarudin menambahkan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal sebagai kekuatan ekonomi nasional. Di tengah fenomena penuaan populasi yang terjadi di banyak negara maju, kebutuhan terhadap tenaga kerja produktif dipastikan akan terus meningkat dalam beberapa dekade ke depan.
Ia menilai momentum tersebut menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk menempatkan tenaga kerja terampil ke berbagai negara dengan sistem perlindungan yang semakin kuat dan terintegrasi.
Dalam upaya memperkuat perlindungan, Kementerian P2MI juga terus memperluas kerja sama bilateral dengan sejumlah negara tujuan penempatan pekerja migran. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memastikan kepastian hukum, jaminan hak pekerja, perlindungan sosial, hingga akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia.
Selain itu, Mukhtarudin menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem pekerja migran yang sehat dan berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta media massa untuk bersama-sama mendukung transformasi pekerja migran Indonesia menjadi kekuatan SDM global yang berkualitas.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membangun optimisme publik dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap profesi pekerja migran. Dengan pemberitaan yang edukatif dan konstruktif, masyarakat akan semakin memahami bahwa pekerja migran merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional.
“Pekerja migran adalah pahlawan devisa. Tapi ke depan kita ingin mereka bukan hanya menjadi penyumbang devisa, melainkan juga simbol kualitas SDM Indonesia di mata dunia,” tegas Mukhtarudin.
Transformasi besar yang sedang dijalankan pemerintah tersebut diharapkan mampu menciptakan pekerja migran Indonesia yang lebih profesional, bermartabat, dan terlindungi. Dengan SDM yang unggul dan kompetitif, Indonesia diyakini mampu menjadi salah satu pemasok tenaga kerja terampil terbesar di dunia sekaligus memperkuat posisi bangsa di tengah persaingan global yang semakin ketat.
