JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terus memperluas jejaring kolaborasi strategis lintas sektor sebagai langkah konkret menyiapkan masa depan pekerja migran Indonesia yang lebih kuat, terlindungi, dan berdaya saing global. Upaya ini kembali ditegaskan dalam pertemuan Menteri P2MI Mukhtarudin dengan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Senin (4/5/2026).
Dalam audiensi tersebut, Mukhtarudin menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan bukan sekadar simbolik, melainkan fondasi penting dalam membangun ekosistem migrasi yang aman, profesional, dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin pekerja migran hanya dikenal sebagai tenaga kerja. Mereka harus naik kelas menjadi duta bangsa yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan daya saing global. Itu hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang serius, termasuk dengan generasi muda,” tegas Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, Indonesia tengah berada pada momentum bonus demografi yang tidak boleh disia-siakan. Menurutnya, pekerja migran menjadi salah satu instrumen strategis dalam menyerap tenaga kerja produktif sekaligus meningkatkan devisa negara.
Namun, Mukhtarudin mengingatkan bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan sekadar kuantitas.
“Kita harus mengubah paradigma. Bukan lagi sekadar menempatkan tenaga kerja, tetapi menyiapkan talenta global. Itu artinya pelatihan vokasi, penguasaan bahasa, sertifikasi kompetensi, hingga literasi digital harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Dorong Ekosistem Migrasi Terintegrasi
Lebih jauh, Mukhtarudin mengungkapkan bahwa KemenP2MI tengah merancang penguatan sistem migrasi terintegrasi dari hulu ke hilir. Mulai dari edukasi calon pekerja migran di daerah, penguatan peran pemerintah desa, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memantau keberangkatan dan perlindungan pekerja di luar negeri.
“Kami sedang memperkuat sistem satu data pekerja migran berbasis digital. Ini penting untuk memastikan setiap warga yang berangkat tercatat, terlindungi, dan dapat dipantau secara real time,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas negara tujuan kerja yang lebih aman dan memiliki standar perlindungan tinggi, sekaligus membuka peluang di sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, perawatan lansia profesional, hingga industri kreatif.
Fokus pada Purna PMI: Dari Bertahan Menjadi Berkembang
Dalam kesempatan tersebut, Mukhtarudin juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak berhenti saat pekerja migran kembali ke tanah air. Justru, fase purna menjadi titik krusial untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan mereka.
“Purna PMI tidak boleh kembali ke titik nol. Mereka harus kita dorong menjadi pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, bahkan mentor bagi calon pekerja migran berikutnya,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa KemenP2MI sedang memperkuat program inkubasi bisnis, akses pembiayaan, serta pendampingan usaha berbasis komunitas bagi para purna PMI.
Perang Melawan TPPO: Pendekatan Kolektif
Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi sorotan utama. Mukhtarudin menegaskan bahwa praktik ilegal ini tidak bisa dilawan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan masyarakat, organisasi pemuda, hingga institusi pendidikan.
“TPPO adalah kejahatan kemanusiaan. Kita tidak bisa kompromi. Edukasi harus masif, pengawasan harus ketat, dan penegakan hukum harus tegas. Di sinilah peran generasi muda sangat penting sebagai agen perubahan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan rencana pembentukan jejaring relawan edukasi migrasi aman berbasis kampus dan komunitas, yang akan menjadi garda depan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah kantong pekerja migran.
Peran Strategis Generasi Muda
Mukhtarudin menilai organisasi seperti GMKI memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran kolektif generasi muda terkait isu migrasi, ketenagakerjaan global, dan perlindungan warga negara.
“Kami ingin anak-anak muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merancang masa depan bangsa. Termasuk dalam isu pekerja migran, yang selama ini sering dipandang sebelah mata,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi ini juga akan diarahkan pada penguatan riset, advokasi kebijakan, serta kampanye publik yang lebih progresif dan berbasis data.
Menjaga Martabat Bangsa
Menutup pernyataannya, Mukhtarudin menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi bagian dari upaya menjaga kehormatan dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.
“Setiap pekerja migran adalah wajah Indonesia. Ketika mereka terlindungi, sejahtera, dan dihormati, maka di situlah martabat bangsa kita ikut terjaga,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis yang terus diperkuat, KemenP2MI menunjukkan komitmen bahwa masa depan pekerja migran Indonesia tidak hanya tentang bekerja di luar negeri, tetapi tentang membangun kekuatan bangsa dari manusia-manusia unggul yang mendunia.
