JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa konektivitas digital tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan harus hadir nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang digelar di Jakarta. Dalam forum tersebut, Meutya menyoroti pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar “tersedianya jaringan” menjadi “pemanfaatan yang berdampak langsung bagi masyarakat”.
“Ukuran keberhasilan konektivitas digital hari ini bukan lagi soal berapa banyak jaringan yang terpasang, tetapi seberapa besar dampaknya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” tegas Meutya seperti dikutip di akun Instagram miliknya, Jakarta, Senin.(20/4/2026).
Meutya menjelaskan, konektivitas yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Di sektor pendidikan, misalnya, akses internet harus membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk mendapatkan materi pembelajaran yang berkualitas, interaktif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Kita ingin siswa di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber belajar digital. Konektivitas harus menjadi jembatan pemerataan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Meutya menekankan bahwa digitalisasi harus mempercepat dan mempermudah layanan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi tenaga kesehatan sekaligus kualitas pelayanan kepada pasien.
“Tenaga kesehatan harus dimudahkan dengan sistem digital yang terintegrasi, sehingga pelayanan kepada pasien bisa lebih cepat, tepat, dan akurat. Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal keselamatan dan kualitas hidup masyarakat,” kata Meutya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, industri telekomunikasi, penyedia teknologi, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah membangun fondasi, industri menghadirkan inovasi, dan masyarakat memastikan teknologi itu benar-benar digunakan. Tanpa penggunaan, konektivitas hanya akan menjadi angka statistik,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai capaian dan tantangan implementasi konektivitas digital di Indonesia, termasuk masih adanya kesenjangan pemanfaatan di sejumlah wilayah. Meutya mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya memperluas jangkauan jaringan, tetapi juga meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu memaksimalkan teknologi yang tersedia.
“Kita tidak ingin konektivitas berhenti di pembangunan. Konektivitas harus hidup dalam penggunaan—digunakan oleh guru untuk mengajar, oleh siswa untuk belajar, dan oleh tenaga kesehatan untuk menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 sendiri menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam memperluas dan memanfaatkan konektivitas digital di Indonesia. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pemanfaatan teknologi di sektor publik.
Dengan dorongan kolaborasi dan fokus pada dampak nyata, pemerintah berharap transformasi digital di Indonesia tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai lini kehidupan.
