JAKARTA – Persoalan sampah di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan secara terbuka mengungkap kondisi memprihatinkan yang selama ini terjadi, mulai dari sistem usang hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Dalam keterangannya, Judistira tidak menampik bahwa sistem pengelolaan sampah Jakarta saat ini berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan perubahan total, bukan sekadar tambal sulam kebijakan.
“Ini bukan lagi masalah kecil. Ini sudah darurat. Sistem kita masih seperti puluhan tahun lalu, angkut dan buang. Sementara sampah terus menumpuk dan rakyat yang akhirnya menanggung risikonya,” tegasnya.
Ia menyoroti insiden longsor di TPST Bantar Gebang yang menelan korban jiwa sebagai bukti nyata kegagalan sistem. Menurutnya, kejadian tersebut seharusnya menjadi peringatan keras, bukan sekadar dianggap sebagai musibah biasa.
“Jangan lagi berlindung di balik alasan cuaca atau force majeure. Fakta di lapangan menunjukkan ada kelalaian sistemik. Sudah dua kali terjadi, dan kali ini sampai ada korban jiwa. Ini tidak boleh terulang,” ujarnya dengan nada serius.
Data yang dihimpun menunjukkan produksi sampah Jakarta telah mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dikirim ke Bantar Gebang yang kini disebut sudah melampaui kapasitas.
“Sudah overload. Ini fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau kita tidak segera bertindak, yang akan terdampak pertama adalah masyarakat kecil di sekitar lokasi, termasuk para pemulung dan petugas,” katanya.
Judistira juga mengungkap bahwa selama ini masih banyak sumber sampah yang tidak tertangani secara optimal, terutama dari sektor komersial seperti restoran, kafe, dan hotel.
“Jangan semua dibebankan ke pemerintah. Pelaku usaha juga harus bertanggung jawab. Mereka tidak cukup hanya bayar retribusi, tapi wajib mengelola sampahnya dari sumber,” tegasnya.
Dalam penelusuran pansus, akar persoalan tidak hanya berada di hilir, tetapi justru di hulu, yakni rendahnya kesadaran dan lemahnya implementasi aturan yang sudah ada. Ia menyebut Perda pengelolaan sampah sebenarnya sudah cukup, namun tidak dijalankan secara konsisten.
“Masalahnya bukan tidak ada aturan. Aturannya sudah jelas. Tapi implementasinya lemah. Pemilahan sampah dari rumah tangga itu kunci, tapi belum dijalankan serius,” ujarnya.
Pansus juga menyoroti rencana penerapan retribusi sampah yang hingga kini masih menuai polemik. Judistira mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru membebani masyarakat kecil.
“Jangan sampai rakyat kecil yang sudah jadi korban, masih dibebani lagi. Prinsipnya harus adil. Yang menghasilkan sampah besar, itu yang harus bayar lebih,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai solusi jangka panjang. Namun Judistira mengingatkan bahwa proyek besar tersebut tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan warga.
“Jangan sampai solusi baru malah jadi masalah baru. Teknologi harus aman, transparan, dan tidak merugikan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya perlindungan lebih bagi para petugas kebersihan dan pemulung yang selama ini berada di garis depan namun sering terabaikan.
“Mereka ini garda terdepan. Tapi justru paling rentan. Kita dorong agar mereka diakomodasi secara layak, bahkan bisa masuk skema resmi seperti PJLP,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pansus berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya di Bantar Gebang sekaligus mengawal tindak lanjut dari temuan-temuan yang ada.
Judistira menegaskan bahwa pembenahan sistem pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan berpihak pada rakyat.
“Ini soal keselamatan dan keadilan. Jangan tunggu korban berikutnya. Negara harus hadir, dan sistem harus diperbaiki total. Kalau tidak, rakyat akan terus jadi korban,” yeramg Judistira.
