PONTIANAK – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan pentingnya sinergi antara MKD dan aparat kepolisian dalam menjaga kehormatan serta integritas lembaga legislatif.
Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polresta Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu seperti dikutip situs DPR RI. Menurut Agung, kerja sama lintas lembaga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran etik oleh anggota dewan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan jumlah anggota DPR yang besar, diperlukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pengawasan berjalan efektif,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, MKD memiliki mandat konstitusional untuk menjaga martabat dan kehormatan DPR RI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam menjalankan tugasnya, MKD mengedepankan pendekatan pencegahan sekaligus penindakan.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan saat terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui langkah pencegahan seperti sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian MKD adalah maraknya dugaan penyalahgunaan atribut kedewanan, khususnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus DPR. Agung menegaskan bahwa praktik pemalsuan atau penyalahgunaan fasilitas tersebut harus ditindak tegas.
“Kami meminta aparat kepolisian untuk tidak ragu menindak setiap dugaan pemalsuan TNKB khusus. Ini penting untuk menjaga marwah lembaga dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penggunaan TNKB khusus harus sejalan dengan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Dengan sistem digital seperti E-TLE, setiap pelanggaran dapat terdeteksi secara objektif, termasuk yang melibatkan kendaraan dengan atribut kedewanan,” ujarnya.
Menurut Agung, kolaborasi antara MKD dan kepolisian menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap DPR RI, terutama di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi.
“Sinergi ini bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga upaya menjaga integritas lembaga di mata masyarakat,” pungkasnya.
