JAKARTA — Pertemuan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menghasilkan sejumlah gagasan strategis terkait penguatan stabilitas nasional, mulai dari kebijakan fiskal hingga komunikasi pemerintah di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Anggota DPR RI sekaligus mantan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menjelaskan bahwa forum tersebut menyoroti berbagai tantangan ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas nasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki ruang kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam mengelola anggaran negara.
Menurut Bamsoet, salah satu hal yang dibahas adalah kemungkinan memberikan fleksibilitas lebih besar terhadap batas defisit anggaran negara agar pemerintah dapat merespons kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial secara lebih efektif.
“Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ruang fiskal yang lebih fleksibel perlu dipertimbangkan agar pemerintah memiliki kemampuan merespons berbagai kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat,” ujar Bamsoet usai silaturahmi Forum Kebangsaan dengan Menko Polkam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ahad (15/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai pimpinan MPR dan DPR, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, serta Achmad Dimyati Natakusumah.
Turut hadir pula Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto, serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.
Bamsoet menjelaskan bahwa selama ini batas defisit APBN maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) telah menjadi instrumen disiplin fiskal yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, perkembangan ekonomi global pascapandemi, konflik geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia menuntut pendekatan kebijakan yang lebih elastis.
Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 berada di kisaran tiga persen, sementara tekanan inflasi dan tingginya suku bunga masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia terus meningkat, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
“Jika ruang defisit diperluas secara terukur dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, pemerintah akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengakselerasi pembangunan. Banyak negara G20 memiliki batas defisit yang lebih longgar selama tetap menjaga kredibilitas fiskalnya,” jelas Bamsoet.
Selain isu fiskal, Forum Kebangsaan juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem komunikasi pemerintah di tengah derasnya arus informasi di ruang publik. Bamsoet menilai, perkembangan media sosial membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, sehingga dibutuhkan komunikasi pemerintah yang lebih terkoordinasi dan konsisten.
Saat ini, lebih dari 212 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet dan sekitar 170 juta di antaranya aktif menggunakan media sosial. Kondisi tersebut membuat kejelasan narasi kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Forum Kebangsaan mengusulkan agar efektivitas juru bicara presiden diperkuat, sehingga mampu menjelaskan kebijakan secara jelas, konsisten, dan menenangkan masyarakat. Komunikasi negara harus satu suara agar tidak menimbulkan kebingungan publik,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga membahas dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis bagi perekonomian dunia. Kawasan tersebut saat ini menyumbang lebih dari 60 persen perdagangan global serta sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi dunia.
Menurut Bamsoet, Indonesia memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas kawasan melalui peran aktif di berbagai forum regional, termasuk penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.
“Indonesia memiliki peran strategis sebagai salah satu motor diplomasi kawasan. Dengan memperkuat kerja sama regional yang inklusif, stabilitas Indo-Pasifik dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta keamanan kawasan,” pungkas Bamsoet.
