JAKARTA — Di tengah tantangan ekonomi global yang terus bergulir, Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah, menyuarakan harapan besar terhadap peran strategis Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai motor penggerak baru ekonomi kerakyatan.
Dalam pandangannya, koperasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini harus menjadi pilar utama penopang ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Ini bukan angka kecil. Artinya, kalau kita bicara soal ekonomi rakyat, ya bicara soal UMKM. Dan negara wajib hadir secara konkret,” ujar politisi Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Timur itu dalam pernyataan resminya di Gedung DPR RI, Kamis (26/7).
Sarifah, yang juga dikenal sebagai Bunda Harum, menekankan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan krusial: keterbatasan akses pembiayaan, minimnya literasi digital, rendahnya daya saing produk, serta sulitnya ekspansi ke pasar nasional dan internasional.
“Di sinilah Koperasi Merah Putih harus tampil sebagai solusi strategis. Bukan hanya wadah simpan pinjam, tapi jadi ekosistem modern yang mampu memfasilitasi pelaku UMKM secara menyeluruh, dari pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran,” tegasnya.
Srikandi Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Timur ini menilai Koperasi Merah Putih perlu menjadi model koperasi modern yang profesional dan transparan, dengan sistem digital yang akuntabel. Ia menyambut baik inisiatif Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya peran koperasi dalam menyeimbangkan dominasi ekonomi oleh segelintir pihak.
“Koperasi ini harus mengusung semangat gotong royong dan nasionalisme. Ia harus hadir sebagai kekuatan kolektif yang bisa menyatukan pelaku UMKM dari pelosok desa hingga kota-kota besar, bahkan menjadi mitra strategis perusahaan besar dan lembaga keuangan nasional maupun internasional,” lanjutnya.
Sarifah menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI siap mendukung penuh transformasi Koperasi Merah Putih melalui pengawasan kebijakan dan alokasi program bersama mitra kerja seperti Kementerian Koperasi. Ia menilai bahwa sinergi multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan reformasi ekosistem koperasi dan UMKM kedepan.
“Dalam jangka panjang, koperasi ini harus menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana pemerataan ekonomi dan pembangunan inklusif menjadi pondasi negara maju. UMKM harus menjadi pelaku utama, bukan hanya pelengkap sistem ekonomi,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Sarifah menekankan pentingnya semangat “merah putih” dalam mendorong koperasi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi bangsa.
“Koperasi Merah Putih bukan sekadar badan usaha, tapi gerakan sosial-ekonomi. Ia harus menjadi jembatan antara potensi rakyat dan arah besar pembangunan nasional. Dengan semangat kebangsaan, kita bangun kemandirian ekonomi dari desa, untuk Indonesia yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.
