SAMARINDA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendesak Polda Kalimantan Timur untuk menelusuri tuntas dugaan sindikat narkoba yang melibatkan oknum personel Polresta Samarinda, Kalimantan Timur.
Hal ini diungkap Habib Aboe dalam kunjungan kerjanya bersama mitra kerja Komisi III, yakni Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan BNNP Kaltim.
Kasus mencuat akhir Maret lalu ketika tiga anggota Satuan Samapta Polresta Samarinda—berinisial EP, FDS, dan AADS—diduga menyelundupkan sabu ke ruang tahanan dengan modus menyelipkan paket di dalam makanan.
“Bagaimana mungkin anggota kita bisa menguasai barang terlarang dan kemudian memasukkannya ke Lapas? Ini bukan pekerjaan oknum semata, melainkan tantangan untuk membongkar jaringan sindikat,” kata Aboe Bakar dalam rapat bersama Kapolda Kaltim, Kajati Kaltim dan Kepala BNNP, Samarinda, Kaltim, Kamis (8/5/2025).
Habib Aboe meminta ada langkah integratif yang dilakukan oleh Polda Kaltim. Karena jika dilihat ini bukan sekedar penyelundupan narkoba semata.
“Menurut saya menindak ketiga orang ini saja tidak cukup, harus diusut dan dibongkar jaringannya. Mungkin perlu dilihat apa yang dilakukan Mahkamah Agung ketika hakim PN Jakarta Pusat terkena perkara dengan KPK,” terang Habib Aboe mencontohkan adanya bedol desa 119 hakim di Jakarta yang terjadi beberapa waktu sebelumnya.
Dalam kesempatan yang sama, Habib Aboe mengingatkan petingnya peran rehabitilasi. Kemudian dipertanyakan bagimana operasional dari Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah.
“Bagaimana nasib balai rehab kita ini, apakah masih bisa berjalan dengan efektif. Bulan kemarin ada 11 warga dari dapil saya yang dikirim ke sana, karena di Kalsel sudah tidak ada lagi biaya untuk rehabilitasi. Kita berharap balai rehab kita di sini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala anggaran” paparnya menjelaskan.
Kunjungan Komisi III Ke Kaltim ini untuk memastikan bahwa pemberantasan narkoba dari hulu hingga hilir berjalan dengan baik. Kaltim adalah salah satu dari sepuluh wilayah yang menjadi atensi pemberantasan narkoba secara nasional.
