JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan ketahanan pangan Indonesia menghadapi tantangan yang sulit diatasi. Tantangan tersebut adalah kekurangan pupuk kimia bersubsidi, alih fungsi lahan, infrastruktur pertanian, perubahan iklim dan maraknya produk pertanian impor.
“Sekarang ini kekurangan pupuk kimia bersubsidi sangat dikeluhkan oleh petani di seluruh Indonesia,” kata Hermanto saat menerima delegasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang berkunjung ke Kantor Fraksi PKS DPR RI kemarin.
Kekurangan pupuk tersebut, katanya, terjadi karena pemerintah tidak punya uang yang cukup untuk mensubsidi pupuk.
“Sekarang saja utang pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk subsidi pupuk senilai Rp 17,47 triliun,” ucap legislator dari FPKS DPR RI ini.
Karena tidak punya uang yang cukup dan utang yang banyak tersebut, lanjutnya, maka volume pupuk kimia bersubsidi dikurangi.
“Bukan hanya volumenya yang dikurangi, jenisnya juga dikurangi. Semula ada 5 jenis pupuk yang disubsidi yakni ZA, Urea, NPK, SP-36 dan pupuk organik petroganik. Kini menjadi dua jenis saja yaitu Urea dan NPK,” papar Hermanto.
Selain itu, tambahnya, jenis tanaman yang diperbolehkan dapat pupuk subsidi juga dikurangi.
“Sebelumnya pupuk subsidi menyasar 70 komoditas pertanian. Tahun 2023 ini menyisakan 9 komoditas utama saja yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao,” jelas legislator dari Dapil Sumbar ini.
Kader HMI dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan internal Advance Traning. Usai kegiatan tersebut delegasi HMI berkunjung ke Kantor Fraksi PKS DPR RI. Mereka yang berkunjung tersebut diataranya: Asita Zahra (pimpinan rombongan dari HMI Cabang Jakarta Raya), Arief MD (Yogyakarta), Syarif (Aceh), Sahara (Bali), Akmal (Makasar) dan Amil (Papua). Delegasi berkunjung untuk beraudiensi guna menyampaikan aspirasi sekaligus mengkonfirmasi persoalan ketahanan pangan Indonesia.
Aspirasi yang disampaikan sebagai berikut: food estate yang jadi program andalan Pemerintah belum memberikan dampak signifikan untuk kesejahteraan petani; kelangkaan pupuk dan harga pupuk mahal; petani milenial;
swasembada produk pangan selain pajale; tepung ikan sebagai pakan ikan; desakan kepada Pemerintah agar menyediakan kecukupan pupuk, harga pupuk terjangkau dan harga produk pertanian yang menguntungkan bagi petani.
Hermanto menjadikan berbagai aspirasi tersebut sebagai masukan dari publik untuk diperjuangkan saat rapat Komisi IV dengan Pemerintah.
“Semua masukan tersebut sesuai dengan visi dan misi FPKS DPR RI yakni keberpihakan pada petani untuk kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.
