BelaRakyat – HMI MPO melakukan aksi di kantor Bupati Kuansing pada hari Jum’at, (30/9/22). Korlap Aksi Ronaldo Januar Putra dalam orasinya menyampaikan pucuk pimpinan ASN di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilantik pada tanggal 24 Januari 2022 tersebut, pihaknya menilai bekerja buruk dan telah gagal menjalankan tugasnya.
“Harapan besar masyarakat Kuansing terhadap Sekda yang didatangkan jauh-jauh dari Kabupaten Kampar seolah di negeri ini tidak ada lagi orang pintar untuk posisi tersebut. Ternyata sekitar 8 bulan setelah ia dilantik banyak masalah yang ditimbulkan, khususnya polemik Event Pacu Jalur Nasional Tahun 2022,” ujarnya.
Adapun 4 poin tuntutan aksi HMI MPO Cabang Kuansing sebagai berikut:
1. HMI MPO Cabang Kuantan Singingi mendesak Sekda Kuansing Dedy Sambudi selaku Ketua Panitia Event Pacu Jalur Nasional Tahun 2022 untuk transparan dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran APBD serta dana yang diperoleh dari pihak ketiga dalam pelaksanaan event tersebut.
2. HMI MPO Cabang Kuantan Singingi mendesak Sekda Kuansing Dedi Sambudi untuk mengklarifikasi isu-isu yang beredar mengenai dugaan korupsi dana Covid-19 dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang melibatkan nama beliau saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Kampar. Karena dengan adanya isu tersebut membuat kegaduhan di tengah masyarakat dan mencoreng nama Kab. Kuantan Singingi. Klarifikasi disampaikan ke publik paling lambat 3×24 jam setelah diterimanya tuntutan
aksi ini.
3. HMI MPO Cabang Kuantan Singingi mendesak Plt. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengevaluasi Sekda Kuansing Dedy Sambudi karena kami nilai telah gagal menjalankan tupoksinya sebagai pucuk pimpinan ASN di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. HMI MPO Cabang Kuantan Singingi akan melakukan aksi kembali dengan masa yang
lebih banyak apabila tuntutan aksi pada poin 1,2 dan 3 tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di atas.
Sementara itu, Kordum Aksi Yuda Syahmanda menyampaikan dalam orasinya bahwa Sekda Kuansing harus segera dievaluasi.
“Kami mendesak Plt. Bupati Kuansing agar segera evaluasi Sekda karena Sekda memiliki posisi yang penting dalam menata birokrasi di Kuansing agar lebih baik dan prima. Oleh karena itu, sebelum makin banyaknya masalah dinegeri ini sudah seharusnya Plt. Bupati Kuansing segera mengevaluasi Sekda tersebut,” tegas Yuda.
Wartawan: Pendra
