JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait rencana pembentukan polisi RW yang akan ditempatkan di tingkat RW saat rapat dengan Wakapolri Komjen. Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta (5/6/2023). Pada rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.
“Digerakannya program polisi RW, perlu sedikit penjelasan (dari Polri). Apa program ini, dicantolkan ke mana anggarannya? Apa program ini apa tidak membebani anggaran kita? Apakah program ini tidak overlave dengan Babimkantibmas?” tanya Habib Aboe.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah resmi melantik apa yang disebut Polisi RW atau yang akrab disebut Polisi Jaga Warga. Polisi RW sudah ada seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Bandung.
Di mana Polisi RW ini menjadi program pemerintah untuk memelihara ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat atau bisa disebut Harkamtibmas di wilayah terkecil. Polisi RW ini bakal bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk bersinergi dengan Kapolsek, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Kembali sikap kritis Habib Aboe yang juga Sekjen PKS ini bahwa Polisi RW menjadi hal sensitif di tengah masyarakat karena hadir saat tahun politik jelang pemilu 2023. Untuk itu, Habib Aboe ingin agar polisi tetap profesional dalam bekerja di tingkat RW.
“Karena (program polisi RW ini ada) menjelang pemilu, sehingga menghadirkan tanda tanya (publik). Kalau saya biasa saja, karena setelah saya tanya (tujuanya), (polisi RW tujuannya) tentang narkoba, dan macam-malahlah. Jadi bagus prinsipnya, karena sekarang waktu pemilu jadi sensitif. Tinggal 7-8 bulan,” jelas Habib Aboe.
Tanggapan Habib Aboe saat rapat dengan Wakapolri:
@dprnews.com Anggota Komisi III DPR RI yang juga Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi bicara soal Polisi RW. #polisirw #polisi #dprrikhianatirakyat #dprri #pks #habibaboe #sekjenpks #rakyat #tni #korupsi
