JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan program Food Estate muncul di beberapa kementerian antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertahanan.
Ia mengingatkan Pemerintah agar dalam realisasinya nanti jangan sampai terjadi tumpang tindih program yang mengakibatkan terjadinya anggaran ganda.
“Guna menghindari anggaran ganda, program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas. Intinya batas kerja masing-masing kementerian harus jelas,” papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.
Pemerintah, lanjut Hermanto, hendaknya hati-hati dalam mengalokasikan anggaran pada program food estate untuk menghindari terjadinya inefisiensi anggaran.
“Pemerintah perlu menetapkan titik tolak dan ukuran kinerja sebagai tolak ukur bagi setiap kementerian yang menggarap program food estate. Hal tersebut penting agar nanti tidak terjadi saling klaim antar kementerian,” tutur legislator dari FPKS DPR ini.
Hermanto khawatir terjadi pemborosan terhadap anggaran besar pada program food estate yang tersebar di beberapa kementerian tersebut.
“Padahal negara sedang membutuhkan anggaran yang besar juga untuk keperluan mengatasi pandemi covid-19,” ucapnya.
Ditengah kondisi pandemi ini, Hermanto minta Pemerintah agar melakukan koordinasi antar kementerian yang menggarap program food estate.
“Koordinasi untuk melakukan sinergi, penyelarasan serta paduserasi guna menetapkan batasan yang jelas dan tegas terhadap apa yang menjadi bidang garap masing-masing dalam rantai program food estate,” jelasnya.
“Koordinasi yang berkelanjutan sangat penting guna memastikan program food estate dapat mencapai target yang diharapkan yaitu ketersedian pangan dalam negeri dan membangun kedaulatan pangan,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)
