JAKARTA – Bendahara Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di PT Jiwasraya. Mengingat kasud tersebut telah merugikan rakyat dan negara.
“Hari ini (kemarin) Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, salah satu agendanya membahas mengenai persoalan kasus Jiwasraya,” kata Habib Aboe pada wartawan, Senin (20/1/2020) kemarin.
“Saya sampaikan ini pekerjaan berat untuk Jampidsus dan Jaksa Agung. Namun demikian perkara ini tentunya harus di hadapi. Apalagi hal ini menyangkut nama bangsa dan negara. Nasabah Jiwasraya bukan cuman WNI, namun 437 warga negara Korsel yang diduga mengalami kerugian hingga Rp572 miliar atau lebih dari setengah trilyun. Karenanya, ini menyangkut kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi dan keuangan di Indonesia,” jelas Habib Aboe.
Habib Aboe juga mengapresiasi kerja cepat dari kejaksaan yang mencekal 13 orang keluar negeri terkait kasus ini, dan ada 5 orang yang sudah di tahan. Ini sepertinya menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus ini.
Menurutnya, dalam penanganan kasus korupsi biasanya dilakukan dua pola, yaitu follow the money dan tracking the decicion maker.
“Merunut siapa saja yang menjadi decicion maker atau pengambil kebijakan adalah untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus jiwasraya ? ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini ? siapa saja mereka ?” tanya Habib Aboe.
“Kemudian tak kalah pentingnya melakukan follow the money hal ini diperlukan untuk mengetahui kemana saja uang itu mengalir. Ke kantong-kantong siapa saja dana Jiwasraya ini berlabuh. Apakah hal ini sudah dilakukan ? kemana saja aliran dana jiwasraya?,” sambungnya.
Habib Aboe menjelaskan, yang paling penting untuk kejaksaan bukan sekedar menahan atau mempidanakan orang, namun membongkar modus ini sampai ke akarnya agar menjadi pembelajaran untuk bangsa ini. Lebih penting lagi, kejaksaan agung harus mampu menyelamatkan keuangan negara. Karenanya, aset aset para tersangka ini perlu di sita.
Tentunya, tegasnya, penyitaan juga perlu dilakukan saat pengembangan kasus, siapapun yang menerima aliran dana dari Jiwasraya langsung bekukan assetnya, siapa saja para pengambil kebijakan yang terkait kasus ini, juga langsung bekukan assetnya, atau langsung lakukan penyitaan.
“Dengan demikian kita harapkan uang negara akan segera banyak diselamatkan,” pungkas Habib Aboe. (HMS)
