BALI – Komisi III DPR RI menggelar beberapa rapat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
Sebagai informasi, beberapa hari ini Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali guna melihat kinerja mitra kerja Komisi III DPR RI di lapangan.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara lembaga-lembaga tersebut dalam meningkatkan layanan publik dan mengevaluasi beberapa isu krusial,” kata Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada wartawan usai kunju
Habib Aboe yang juga Sekjen PKS ini menjelaskan, pada kunjungan kerja ini, salah satu poin yang disoroti dari kinerja Kemenkumham Bali adalah masih adanya warga binaan Lapas yang bisa mengendalikan transaksi narkoba.
“Kita mencatatat dalam setahun terakhir setidaknya ada dua kasus besar terjadi, yaitu warga binaan dari lapas Krobokan dan warga binaan dari lapas Bangli,” terang Habib Aboe.
Selain itu, lanjut Habib Aboe, pada kesempatan itu juga terungkap beberapa isu kritis yang perlu dievaluasi bersama dari kinerja BNN Bali. Salah satunya adalah tingginya pengguna Narkoba di Bali.
“Catatan saya pengguna aktif di Bali sampai 15 ribu orang, selain itu lapas narkotika juga over load. Sedangkan pada sisi lain BNN hanya memiliki kuota rehabilitasi gratis hanya untuk 65 orang pertahun. Hal ini sangat jauh dari kebutuhan di lapangan,” jelas Habib Aboe.
Habib Aboe melanjutkan, pada kunjungan itu Komisi III DPR RI juga mengawal penanganan perkara korupsi yang disedang dilakukan oleh Kejati Bali.
“Salah satunya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) seleksi mahasiswa baru jalur mandiri. Kita mengawal kasus ini agar ditangani dengan baik, apalagi kasus ini diduga melibatkan rektor Universitas Udayana,” ungkap Habib Aboe asal Dapil Kalimantan Selatan I ini.
“Dengan Polda Bali kita juga membahas beberapa point penting, seperti pengamanan event-event internasional hingga isu kamtibmas. Diantaranya adalah mengenai judi online dan prostitusi online,” sambungnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Komisi III DPR RI untuk bersama-sama membangun sinergi dengan mitra kerja di Provinsi Bali guna meningkatkan kualitas layanan publik.
